BOJONEGORO - Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bojonegoro, melakukan hearing dengan pejabat teknis pemkab setempat, serta konsultan perencana dan konsultan pengawas. Hearing tersebut digelar untuk meminimalisir beberapa persoalan yang terjadi pada beberapa pembangunan fisik dibojonegoro.
Komisi D, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bojonegoro. Melakukan hearing dengan pejabat teknis pemkab setempat serta konsultan perencana dan konsultan pengawas, terkait proyek pembangunan tahun 2020. Hearing tersebut digelar di ruang rapat paripurna kantor dprd setempat, pada rabu siang.
Wakil ketua DPRD kabupaten bojonegoro, sukur priyanto mengatakan, ada beberapa hal penting yang didiskusikan. Diantaranya, ada kontraktor yang menawar proyek melebihi 20 persen bahkan sampai 30 persen. Tentu, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, penawaran yang murah atau cukup signifikan diatas 20 persen, namun mutu dan kualitas dari pada proyek yang dikerjakan jauh dari yang harapan.
Dari hearing ini diharapkan bisa mendatangkan sebuah referensi bagi OPD, ULP, konsultan perencana dan pengawasan. Untuk menjaga agar hal-hal yang dimungkinkan merugikan masyarakat dan hal-hal yang dimungkinkan menjaga kualitas tidak baik ini bisa diminimalkan.
Politisi dari fraksi demokrat ini menambahkan. Jika mengaca pada tahun 2019 lalu, ada beberapa persoalan yang terjadi pada beberapa pembangunan fisik dibojonegoro. Salah satunya ialah pengerjaan proyek tidak selesai. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada tahun lalu itu, diharapkan tidak terulang di tahun 2020 ini.
Diketahui, hearing komisi D DPRD kabupaten bojonegoro ini dihadiri dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya, ULP, dinas PU bina marga dan penataan ruang, serta dinas pendidikan dan PU PSDA pemerintah kabupaten bojonegoro.
