NGANJUK - Diera pandemi dan disaat perekonomian rakyat sedang lesu, tiba tiba bupati nganjuk melalui lembaga pengadaan sistem elektronik atau LPSE, meminta pengadaan mobil alphard seharga 2 koma 6 miliar yang diambilkan dari dana APBD nganjuk. Atas pengadaan itu bupati dinilai tidak memiliki sains of crisis atau kepekaan sosial, dimana seharusnya dana bisa dibuat untuk stimulus UMKM atau usaha kerakyatan yang bisa mendongkrak perekonomian rakyat.
Hal itu diungkapkan oleh doktor wahyu prio djatmiko, ketua lembaga sosial masyarakat dari lembaga kajian hukum dan perburuhan indonesia, menurutnya untuk saat ini pemkab nganjuk tidak pas jika membeli mobil alphard untuk mobil dinas bupati, atau yang lainnya sebab dalam kondisi pandemi corona ini akan lebih baik jika dana itu dibuat untuk kebutuhan masyarakat luas.
Jika pembelian mobil mewah dengan harga 2,6 miliar itu tetap diadakan, maka bupati dinilai tak memiliki sains of crisis atau kepekaan sosial. Sebab dana refokusing yang dikembalikan ke kas negara itu untuk menumbuhkan perekonomian rakyat, dan untuk pembangunan infrastruktur bukan untuk pengadaan mobil megah.
Pihaknya meminta agar sekda nganjuk selaku pejabat ASN tertinggi bisa menunda pengadaan tersebut.
Sementara itu bupati nganjuk novi rahman hidayat mengaku pengadaan mobil alphard itu untuk mobil dinas dan itu tidak jadi persoalan.
Saat ini pengadaan mobil alphard untuk dinas bupati sudah di lelang secara terbuka di LPSE dengan nilai paku paket sebesar 2, 6 miliar rupiah.
