 |
| Reporter: Achmad Syarwani |
NGANJUK - Kabar kurang sedap terkait permintaan mobil alphard bupati nganjuk, novi rahman hidayat, terus bergulir. Kali ini, ketua DPRD nganjuk meminta agar bupati dengan legowo menunda keinginan untuk menggunakan mobil dinas mewah, karena dari sisi etika dan kepatutan tidak tepat, sebab pada masa pandemi. Sementara terkait penganggaran di DPRD sudah tepat, karena di setujui pada pembahasan anggaran tahun 2019.
Hal tersebut diungkapkan, , ketua DPRD nganjuk, tatit heru cahyono. DPRD nganjuk meminta agar bupati nganjuk novi rahman hidayat dengan legowo menunda keinginan untuk menggunakan mobil mewah jenis alphard. Sebab, jika dipaksakan bupati tidak hanya mencederai hati rakyat, tapi juga dinilai tidak patut dan tidak wajar, karena pada masa pandemi. Dimana keuangan dan perekonomian masyarakat nganjuk sedang lesu.
Sementara dari sisi penganggaran, ia memastikan tidak ada persoalan. Sebab, pada tahun 2019 lalu pihak eksekutif mengajukan anggaran ke DPRD untuk pengadaan mobil dinas senilai 4 miliar rupiah lebih.
Namun disetujui hanya 2 koma 6 miliar saja, dan disahkan pada akhir tahun 2019 lalu. Sehingga penganggarannya belum pada masa pandemi covid 19.
Ironisnya lagi, ternyata anggaran 2 koma 6 miliar untuk pengadaan mobil dinas tidak ikut direfocusing oleh pemkab nganjuk. Padahal, anggaran pembangunan, perjalanan dinas dan publikasi serta anggaran lainnya di refokusing untuk penanganan covid 19.
sebelumnya doktor wahyu prio djatmiko, ketua lembaga sosial masyarakat dari lembaga kajian hukum dan perburuhan indonesia, mengetahui pengadaan lelang mobil mewah jenis alphard oleh pemkab nganjuk.
Ia mengkritik keras pengadaan mobil alphard bupati nganjuk senilai 2 koma 6 miliar rupiah tersebut. Pasalnya, pengadaan itu dilakukan ditengah kondisi perekonomian warga sedang sulit akibat dampak pamdemi. Dalam hal ini, bupati dinilai tak memiliki kepekaan sosial, dan meminta pemkab nganjuk menunda pengadaan mobil itu hingga masa pandemi berahir, demi nama baik bupati dan pemkab nganjuk di mata masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan, , ketua DPRD nganjuk, tatit heru cahyono. DPRD nganjuk meminta agar bupati nganjuk novi rahman hidayat dengan legowo menunda keinginan untuk menggunakan mobil mewah jenis alphard. Sebab, jika dipaksakan bupati tidak hanya mencederai hati rakyat, tapi juga dinilai tidak patut dan tidak wajar, karena pada masa pandemi. Dimana keuangan dan perekonomian masyarakat nganjuk sedang lesu.
Sementara dari sisi penganggaran, ia memastikan tidak ada persoalan. Sebab, pada tahun 2019 lalu pihak eksekutif mengajukan anggaran ke DPRD untuk pengadaan mobil dinas senilai 4 miliar rupiah lebih.
Namun disetujui hanya 2 koma 6 miliar saja, dan disahkan pada akhir tahun 2019 lalu. Sehingga penganggarannya belum pada masa pandemi covid 19.
Ironisnya lagi, ternyata anggaran 2 koma 6 miliar untuk pengadaan mobil dinas tidak ikut direfocusing oleh pemkab nganjuk. Padahal, anggaran pembangunan, perjalanan dinas dan publikasi serta anggaran lainnya di refokusing untuk penanganan covid 19.
sebelumnya doktor wahyu prio djatmiko, ketua lembaga sosial masyarakat dari lembaga kajian hukum dan perburuhan indonesia, mengetahui pengadaan lelang mobil mewah jenis alphard oleh pemkab nganjuk.
Ia mengkritik keras pengadaan mobil alphard bupati nganjuk senilai 2 koma 6 miliar rupiah tersebut. Pasalnya, pengadaan itu dilakukan ditengah kondisi perekonomian warga sedang sulit akibat dampak pamdemi. Dalam hal ini, bupati dinilai tak memiliki kepekaan sosial, dan meminta pemkab nganjuk menunda pengadaan mobil itu hingga masa pandemi berahir, demi nama baik bupati dan pemkab nganjuk di mata masyarakat.
