 |
| Reporter: Samsul Alim |
BOJONEGORO - Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dinas perhubungan kabupaten bojonegoro bekerjasama dengan indopol survey & consulting, melakukan survei indeks kepuasan masyarakat atau ikm.
Survei tersebut dilakukan sebagai upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wbk dan wilayah birokrasi bersih melayani atau wbbm, di lingkungan dinas perhubungan kabupaten bojonegoro.
Survei tersebut, dilaksanakan mulai tanggal 16 hingga 27 november 2020, meliputi pelayanan uji kir, layanan parkir, dan perlintasan sebidang kereta api.
Sekretaris dinas perhubungan kabupaten bojonegoro, edy subroto menjelaskan. Dinas perhubungan telah ditunjuk oleh bupati bojonegoro, sebagai pilot project dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, di jajaran opd di lingkungan pemkab bojonegoro, bersama 5 opd lainnya di lingkungan pemkab bojonegoro.
Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun indeks kepuasan masyarakat, sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan survei yang menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan tersebut.
Sementara itu, direktur eksekutif indopol survey & consulting, ratno sulistiyanto mengatakan, indopol melakukan survei indeks kepuasan masyarakat di dinas perhubungan kabupaten bojonegoro mulai tanggal 16 november 2020 sampai 27 november 2020, dengan jumlah responden untuk uji kir ini sebanyak 400 responden, sementara untuk layanan parkir sebanyak 550 responden, dan untuk perlintasan sepadan kereta api sebanyak 100 responden.
Adapun hasilnya untuk uji kir mendapatkan poin nilai ikm sebesar 76,67. Artinya, pelayanan dalam uji kir termasuk di dalam interval penilaian yang baik. Sementara untuk indeks kepuasan masyarakat pelayanan parkir, hasilnya kurang baik karena berada di bawah 76. Kemudian unit layanan perlintasan kereta sebesar 63.
Sebelumnya, dinhub bojonegoro telah mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, pada tanggal 30 juni 2020 lalu. Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat di lingkungan dinas perhubungan bojonegoro.
Survei tersebut dilakukan sebagai upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wbk dan wilayah birokrasi bersih melayani atau wbbm, di lingkungan dinas perhubungan kabupaten bojonegoro.
Survei tersebut, dilaksanakan mulai tanggal 16 hingga 27 november 2020, meliputi pelayanan uji kir, layanan parkir, dan perlintasan sebidang kereta api.
Sekretaris dinas perhubungan kabupaten bojonegoro, edy subroto menjelaskan. Dinas perhubungan telah ditunjuk oleh bupati bojonegoro, sebagai pilot project dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, di jajaran opd di lingkungan pemkab bojonegoro, bersama 5 opd lainnya di lingkungan pemkab bojonegoro.
Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun indeks kepuasan masyarakat, sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan survei yang menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan tersebut.
Sementara itu, direktur eksekutif indopol survey & consulting, ratno sulistiyanto mengatakan, indopol melakukan survei indeks kepuasan masyarakat di dinas perhubungan kabupaten bojonegoro mulai tanggal 16 november 2020 sampai 27 november 2020, dengan jumlah responden untuk uji kir ini sebanyak 400 responden, sementara untuk layanan parkir sebanyak 550 responden, dan untuk perlintasan sepadan kereta api sebanyak 100 responden.
Adapun hasilnya untuk uji kir mendapatkan poin nilai ikm sebesar 76,67. Artinya, pelayanan dalam uji kir termasuk di dalam interval penilaian yang baik. Sementara untuk indeks kepuasan masyarakat pelayanan parkir, hasilnya kurang baik karena berada di bawah 76. Kemudian unit layanan perlintasan kereta sebesar 63.
Sebelumnya, dinhub bojonegoro telah mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, pada tanggal 30 juni 2020 lalu. Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat di lingkungan dinas perhubungan bojonegoro.
