 |
| Reporter: Samsul Alim |
BOJONEGORO - Di awal tahun 2021, bupati bojonegoro melakukan mutasi sebanyak 486 pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten bojonegoro. Dengan rincian pejabat tinggi pratama atau eselon II sebanyak 7 orang, pejabat administrator atau eselon III sebanyak 93 orang, serta pejabat pengawas atau eselon IV sebanyak 386 orang.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara virtual di 12 lokasi, diantaranya pendopo malowopati, ruang angling dharma, creative room lantai 6, partnership lantai 4, aula dinas pendidikan, aula BKPP, serta 6 lokasi lain di pendopo kecamatan.
Bupati menjelaskan, dalam pelantikan ini ada sejumlah pejabat yang di mutasi dan ada yang promosi. Selain itu, juga ada penggabungan dua dinas. Yaitu dinas ketahanan pangan digabung dengan dinas pertanian, dan dinas koperasi dan umkm yang digabung dengan dinas perdagangan. Serta penggabungan beberapa kepala bagian.
Selain itu, juga ada perubahan susunan organisasi dan tata kerja atau sotk dari kementerian, bisa dari kemendagri, kemenpan rb dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemkab bojonegoro harus menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat, maupun yang ada di pemerintah provinsi.
Penggabungan tersebut menurut bupati karena dengan semangat kemenpan RB, bahwa semua diharapkan menjadi pemimpin daerah maupun asn atau birokrasi yang lincah, efisien, dan tidak tumpang tindih. Di akhir sambutannya bupati anna muawanah berpesan kepada selurun asn di lingkungan pemkab bojonegoro untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara virtual di 12 lokasi, diantaranya pendopo malowopati, ruang angling dharma, creative room lantai 6, partnership lantai 4, aula dinas pendidikan, aula BKPP, serta 6 lokasi lain di pendopo kecamatan.
Bupati menjelaskan, dalam pelantikan ini ada sejumlah pejabat yang di mutasi dan ada yang promosi. Selain itu, juga ada penggabungan dua dinas. Yaitu dinas ketahanan pangan digabung dengan dinas pertanian, dan dinas koperasi dan umkm yang digabung dengan dinas perdagangan. Serta penggabungan beberapa kepala bagian.
Selain itu, juga ada perubahan susunan organisasi dan tata kerja atau sotk dari kementerian, bisa dari kemendagri, kemenpan rb dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemkab bojonegoro harus menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat, maupun yang ada di pemerintah provinsi.
Penggabungan tersebut menurut bupati karena dengan semangat kemenpan RB, bahwa semua diharapkan menjadi pemimpin daerah maupun asn atau birokrasi yang lincah, efisien, dan tidak tumpang tindih. Di akhir sambutannya bupati anna muawanah berpesan kepada selurun asn di lingkungan pemkab bojonegoro untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
