BOJONEGORO - Puluhan warga di kelurahan karangpacar, kecamatan kota bojoengoro, bersitegang dengan kepala kelurahan setempat. Kejadian ini dipicu akibat warga tak terima dengan adanya pengukuran lahan yang rencananya untuk inventarisasi lahan pemkab bojonegoro, sebagai ruang terbuka hijau.
Awalnya munip, selaku kepala kelurahan karang pacar yang datang menemui warga RT 18 dan RT 19 kelurahan setempat, akan melakukan pengukuran lahan warga yang dianggapnya sebagai aset pemerintah daerah, tanpa melibatkan petugas badan pertanahan nasional, BPN, bojonegoro.
Sementara menurut, siti fatkhurotin, selaku kuasa hukum warga, pihak warga menyampaikan rasa kecewanya pada lurah karang pacar , karena sesuai keputusan pengadilan negeri bojonegoro warga telah berhak menempati lahan ini, dan hal tersebut dipertanyakan oleh warga melalui kuasa hukumnya.
Selain itu, sesuai keputusan pengadilan negeri bojonegoro, untuk penetapan lahan tersebut dimenangkan oleh warga dan dapat di legalitaskan oleh warga sesuai aturan yang berlaku untuk menjadi hak milik warga.
Karena kejadian kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tersebut , akhirnya pihak tni , polri melalui babinsa dan babinkamtibmas membubarkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pandemi covid-19. Akhirnya lurah dan warga akan melakukan konsolidasi kembali dalam seminggu kedepan.
Awalnya munip, selaku kepala kelurahan karang pacar yang datang menemui warga RT 18 dan RT 19 kelurahan setempat, akan melakukan pengukuran lahan warga yang dianggapnya sebagai aset pemerintah daerah, tanpa melibatkan petugas badan pertanahan nasional, BPN, bojonegoro.
Sementara menurut, siti fatkhurotin, selaku kuasa hukum warga, pihak warga menyampaikan rasa kecewanya pada lurah karang pacar , karena sesuai keputusan pengadilan negeri bojonegoro warga telah berhak menempati lahan ini, dan hal tersebut dipertanyakan oleh warga melalui kuasa hukumnya.
Selain itu, sesuai keputusan pengadilan negeri bojonegoro, untuk penetapan lahan tersebut dimenangkan oleh warga dan dapat di legalitaskan oleh warga sesuai aturan yang berlaku untuk menjadi hak milik warga.
Karena kejadian kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tersebut , akhirnya pihak tni , polri melalui babinsa dan babinkamtibmas membubarkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pandemi covid-19. Akhirnya lurah dan warga akan melakukan konsolidasi kembali dalam seminggu kedepan.
