NGAWI - Gabungan kelompok tani di kabupaten ngawi, menolak rencana pemerintah pusat melalui kementrian perdagangan yang akan melakukan impor satu juta ton beras. Sumarno ketua gabungan kelompok tani (gapoktan) mulyo sari ngawi menyatakan, sangat menolak kebijakan tersebut. Terlebih saat ini petani yang ada di daerah telah memasuki panen raya sehingga dapat membuat harga gabah menjadi anjlok.
Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang rp 3.200-rp 3.400 per kilogram kering panen (gkp) atau di bawah harga pembelian pemerintah (hpp) yang ditetapkan rp 4.200 per kg gkp.
Termasuk penderian petani juga masih ditambah pada jatah pupuk bersubsidi yang dikurangi, karena dampaknya hasil panen juga merosot. Pihaknya berharap dari bulog juga bisa menampung harga gabah dari petani.
Sementara itu, wakil bupati ngawi, dwi rianto jatmiko menyatakan bahwa untuk kabupaten ngawi ini merupakan lumbung pangan nomor dua di jawa timur dan merupakan peringkat 10 besar pada tingkatan nasional. Maka pihaknya berharap agar pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan petani, termasuk rencana import beras tersebut.
Justru pemerintah pusat bisa mengintervensi agar daya jual petani bisa naik. Karena fakta dilapangan disaat musim seperti ini harga gabah pada saat ini sangat rendah sekali.
Sementara, meski sebagai lumbung pangan, pemkab ngawi juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Sehingga untuk kecukupan pangan tidak hanya terpaku pada beras sebagai sumber karbohidrat. Masyarakat juga dapat mengkonsumsi seperti ketela, kentang, jagung, sebagai sumber karbohidrat selain beras.
Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang rp 3.200-rp 3.400 per kilogram kering panen (gkp) atau di bawah harga pembelian pemerintah (hpp) yang ditetapkan rp 4.200 per kg gkp.
Termasuk penderian petani juga masih ditambah pada jatah pupuk bersubsidi yang dikurangi, karena dampaknya hasil panen juga merosot. Pihaknya berharap dari bulog juga bisa menampung harga gabah dari petani.
Sementara itu, wakil bupati ngawi, dwi rianto jatmiko menyatakan bahwa untuk kabupaten ngawi ini merupakan lumbung pangan nomor dua di jawa timur dan merupakan peringkat 10 besar pada tingkatan nasional. Maka pihaknya berharap agar pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan petani, termasuk rencana import beras tersebut.
Justru pemerintah pusat bisa mengintervensi agar daya jual petani bisa naik. Karena fakta dilapangan disaat musim seperti ini harga gabah pada saat ini sangat rendah sekali.
Sementara, meski sebagai lumbung pangan, pemkab ngawi juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Sehingga untuk kecukupan pangan tidak hanya terpaku pada beras sebagai sumber karbohidrat. Masyarakat juga dapat mengkonsumsi seperti ketela, kentang, jagung, sebagai sumber karbohidrat selain beras.
