BOJONEGORO - Komisi C dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten bojonegoro, jawa timur. Menerima audiensi persatuan guru republik indonesia (PGRI) kabupaten bojonegoro, rabu siang.
PGRI bojonegoro mengadu terkait gejolak mutasi guru atau kepala sekolah pada tanggal 12 maret 2021 lalu. Banyak guru yang kena mutasi mengeluhkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah yang cukup jauh.
Ketua PGRI kabupaten bojonegoro, ali fatikin mengungkapkan, bahwa mutasi yang di lakukan oleh pemkab bojonegoro dirasa sangat merugikan, sebab mutasi tersebut tidak melalui proses yang sesuai.
Ketua komisi c DPRD kabupaten bojonegoro, mochlasin afan mengatakan, audiensi ini merupakan upaya DPRD mendalami dan mendengar langsung berbagai aspirasi atau keluhan akibat mutasi 12 maret 2021.
Afan menambahkan, dalam audiensi pihaknya juga mengundang dewan pendidikan bojonegoro, dinas pendidikan dan BKPP bojonegoro untuk memberikan penjelasan bagaimana proses mutasi itu berjalan.
Sementara itu, kepala dinas pendidikan kabupaten bojonegoro, dandi supriyanto menyatakan jika dinas yang di pimpinnya tidak pernah mengusulkan mutasi kepala sekolah dasar tersebut, dan hal itu bisa di buktikan dengan tidak adanya surat keluar maupun masuk di arsip opd tersebut.
Diketahui, beberapa kepala sekolah yang terkena mutasi juga hadir dalam audiensi, mereka meminta supaya surat keputusan bupati bojonegoro tanggal 12 maret 2021, untuk dilakukan evaluasi.
PGRI bojonegoro mengadu terkait gejolak mutasi guru atau kepala sekolah pada tanggal 12 maret 2021 lalu. Banyak guru yang kena mutasi mengeluhkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah yang cukup jauh.
Ketua PGRI kabupaten bojonegoro, ali fatikin mengungkapkan, bahwa mutasi yang di lakukan oleh pemkab bojonegoro dirasa sangat merugikan, sebab mutasi tersebut tidak melalui proses yang sesuai.
Ketua komisi c DPRD kabupaten bojonegoro, mochlasin afan mengatakan, audiensi ini merupakan upaya DPRD mendalami dan mendengar langsung berbagai aspirasi atau keluhan akibat mutasi 12 maret 2021.
Afan menambahkan, dalam audiensi pihaknya juga mengundang dewan pendidikan bojonegoro, dinas pendidikan dan BKPP bojonegoro untuk memberikan penjelasan bagaimana proses mutasi itu berjalan.
Sementara itu, kepala dinas pendidikan kabupaten bojonegoro, dandi supriyanto menyatakan jika dinas yang di pimpinnya tidak pernah mengusulkan mutasi kepala sekolah dasar tersebut, dan hal itu bisa di buktikan dengan tidak adanya surat keluar maupun masuk di arsip opd tersebut.
Diketahui, beberapa kepala sekolah yang terkena mutasi juga hadir dalam audiensi, mereka meminta supaya surat keputusan bupati bojonegoro tanggal 12 maret 2021, untuk dilakukan evaluasi.
