BOJONEGORO - Peringatan hari reformasi, yang jatuh pada tanggal 21 mei, diperingati organisasi banteng merah putih dengan melakukan aksi unjuk rasa, di halaman kantor dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd kabupaten bojonegoro, pada jumat pagi.
Unjuk rasa dengan tema selamatkan bojonegoro dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Masa secara bergantian berorasi serta membentangkan poster-poster tuntutan mereka. Para demonstran mengingatkan, agar bupati bojonegoro menegaskan kebijakan dan menepati janji kampanyenya.
Edy kuncoro pimpinan aksi dalam orasinya mengajak masyarakat kabupaten bojonegoro untuk bersama-sama melawan praktik korupsi, kolusi, nepotisme di kota migas ini. Sebab, ia menduga, praktik tersebut saat ini tengah terjadi di bojonegoro. Sehingga ia berharap bupati maupun aparat penegak hukum turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Kemudian perwakilan peserta aksi unjuk rasa dipersilahkan untuk hearing bersama anggota dprd bojonegoro di ruang paripurna dprd setempat .
Di ruang paripurna , anwar sholeh mengungkapkan ada dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan bupati bojonegoro saat mencalonkan sebagai calon bupati bojonegoro pada saat pilbup kala itu.
Kemudian pihaknya mengajak dprd bojonegoro ke kementrian dalam negeri (kemendragi) untuk koordinasi terkait dugaan kesalahan administrasi tersebut.
Usai hearing di dprd, aksi dilanjutkan ke depan gedung pemerintahan kabupaten bojonegoro, dengan tuntutan yang sama.
Unjuk rasa dengan tema selamatkan bojonegoro dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Masa secara bergantian berorasi serta membentangkan poster-poster tuntutan mereka. Para demonstran mengingatkan, agar bupati bojonegoro menegaskan kebijakan dan menepati janji kampanyenya.
Edy kuncoro pimpinan aksi dalam orasinya mengajak masyarakat kabupaten bojonegoro untuk bersama-sama melawan praktik korupsi, kolusi, nepotisme di kota migas ini. Sebab, ia menduga, praktik tersebut saat ini tengah terjadi di bojonegoro. Sehingga ia berharap bupati maupun aparat penegak hukum turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Kemudian perwakilan peserta aksi unjuk rasa dipersilahkan untuk hearing bersama anggota dprd bojonegoro di ruang paripurna dprd setempat .
Di ruang paripurna , anwar sholeh mengungkapkan ada dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan bupati bojonegoro saat mencalonkan sebagai calon bupati bojonegoro pada saat pilbup kala itu.
Kemudian pihaknya mengajak dprd bojonegoro ke kementrian dalam negeri (kemendragi) untuk koordinasi terkait dugaan kesalahan administrasi tersebut.
Usai hearing di dprd, aksi dilanjutkan ke depan gedung pemerintahan kabupaten bojonegoro, dengan tuntutan yang sama.
