TUBAN - Sedikitnya 50 warga dan mahasiswa dari aliansi rakyat bergerak, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD tuban, pada jumat sore. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, mereka secara bergantian berorasi mengecam sikap DPRD tuban yang menggelar rapat kerja dengan pemkab tuban di luar kota di tengah pandemi covid-19.
Menurut pendemo, sikap DPRD tuban ini bertolak belakang dengan kebijakan kepada rakyat yang harus patuh terhadap aturan ppkm darurat. Bahkan, untuk sekedar berjualan, mereka harus kucing-kucingan dengan petugas.
Dalam demo ini, mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat di tengah pandemi covid-19. Dimana rakyat diminta patuh terhadap ppkm darurat dan bayar pajak. Namun ironisnya, pajak rakyat tersebut justru dihambur-hamburkan untuk menggelar rapat kerja di luar kota.
Setelah satu jam berorasi di luar gedung DPRD, massa berjalan masuk ke dalam gedung DPRD tuban. Karena tidak ditemui satu pun anggota DPRD, mereka kemudian memaksa masuk kantor DPRD tuban dan melakukan sweeping untuk mencari keberadaan para wakil rakyat.
Namun, setelah memeriksa satu persatu ruangan, mereka hanya menemukan sejumlah staf sekretariat DPRD tuban yang tengah bekerja. Sedangkan seluruh anggota DPRD tuban tidak ada di tempat, karena sedang melakukan kegiatan di luar kota. Karena kesal, mereka kemudian menyegel pintu rapat paripurna dengan kertas bertuliskan “gedung ini dijual”.
Sementara itu, sebanyak 5 pemuda yang ingin bergabung melakukan aksi, diamankan petugas di pos lantas bundaran patung letda sucipto tuban. Petugas menilai, mereka bukan berasal dari kelompok massa yang menggelar aksi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
Menurut pendemo, sikap DPRD tuban ini bertolak belakang dengan kebijakan kepada rakyat yang harus patuh terhadap aturan ppkm darurat. Bahkan, untuk sekedar berjualan, mereka harus kucing-kucingan dengan petugas.
Dalam demo ini, mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat di tengah pandemi covid-19. Dimana rakyat diminta patuh terhadap ppkm darurat dan bayar pajak. Namun ironisnya, pajak rakyat tersebut justru dihambur-hamburkan untuk menggelar rapat kerja di luar kota.
Setelah satu jam berorasi di luar gedung DPRD, massa berjalan masuk ke dalam gedung DPRD tuban. Karena tidak ditemui satu pun anggota DPRD, mereka kemudian memaksa masuk kantor DPRD tuban dan melakukan sweeping untuk mencari keberadaan para wakil rakyat.
Namun, setelah memeriksa satu persatu ruangan, mereka hanya menemukan sejumlah staf sekretariat DPRD tuban yang tengah bekerja. Sedangkan seluruh anggota DPRD tuban tidak ada di tempat, karena sedang melakukan kegiatan di luar kota. Karena kesal, mereka kemudian menyegel pintu rapat paripurna dengan kertas bertuliskan “gedung ini dijual”.
Sementara itu, sebanyak 5 pemuda yang ingin bergabung melakukan aksi, diamankan petugas di pos lantas bundaran patung letda sucipto tuban. Petugas menilai, mereka bukan berasal dari kelompok massa yang menggelar aksi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
