BOJONEGORO – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara bergilir melakukan tahap wawancara pendalaman oleh Kemenpan RB melalui daring. Salah satunya Selasa (16/11/2021), desk evaluasi zona integritas (ZI) dilaksanakan di RSUD dr. R Sosodoro Djatikoesoemo. Pemaparan dibawakan langsung oleh Direktur RSUD, Achmad Hernowo.
Selain RSUD, dinas yang mengikuti wawancara pendalaman pembangunan ZI WBK/WBBM yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) pada Senin (15/11/2021). Sementara Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (18/11/2021). Dalam sesi wawancara pendalaman, setiap OPD telah memaparkan hasil dari pembangunan ZI di wilayah masing-masing. Poin-poin yang disajikan dalam paparan yakni capaian hasil pembangunan ZI pada enam area perubahan yang telah dilakukan. Terutama pada penguatan integritas dan inovasi sistem pelayanan.
Khusus pendalaman di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoeosoemo, yang diperdalam antara lain inovasi pelayanan Ritmik Enerjik. Selain itu paparan mengenai identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan, inovasi pada sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN. Paparan selanjutnya meliputi tautan bukti dukung dan video pembangunan ZI yang diunggah pada sosmed/website unit kerja.
Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi (Irbanwas RB) dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi menjelaskan, di 2020 Pemkab Bojonegoro telah mencanangkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Sementara di 2021 memasuki penilaian oleh Menpan RB. Setelah dilakukan serangkaian penilaian termasuk pra-evaluasi dan survei oleh tim Menpan dan tim KPK, di September hingga Oktober 2021 telah dilakukan survei kepada masyarakat Bojonegoro untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi.
“Karena suasana masih pandemi, maka wawancana pendalaman dilakukan melalui Zoom,” ucap Rahmat. Dalam wawancara, ditanyakan hal-hal bersifat internal untuk mengetahui sedalam apa tindakan yang telah dilakukan masing-masing OPD dalam proses pembangunan ZI. Beberapa di antaranya, hal yang dilakukan pertama kali untuk membangun ZI, bagaimana perbaikan pelayanan yang sesuai regulasi, pengawasan yang telah dilakukan dalam pembangunan ZI, serta bagaimana staf OPD berperan dalam memastikan pelayanan sesuai SOP sehingga kepuasan masyarakat meningkat.
“Hal itu semua dijelaskan dengan lancar oleh kepala OPD masing-masing. Kegiatan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari OPD dalam membangun ZI yang merupakan kesungguhan menunjukkan usaha pencegahan korupsi dan pelayanan terbaik dan optimal bagi masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Disisi lain Direktur dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Ahmad Hernowo menyampaikan kesan setelah proses wawancara oleh Kemenpan RB usai. Menurutnya, proses ini memang harus diikuti oleh semua OPD. Sebab pada nyatanya, dengan adanya pembangunan ZI, OPD semakin melakukan pembenahan terutama untuk pihak RSUD di bidang pelayanan publik.
Lanjutnya, ZI-WBK/WBBM oleh Kemenpan RB memang sangat bermanfaat untuk pihak RSUD meningkatkan kualitas. Terutama meyakinkan bahwa semua sesuai aturan regulasi. Dan diupayakan sudah tidak ada pengaduan dan pelayanan compliment yang tidak terjawab. Selain itu, dipastikan tidak ada pungli di area rumah sakit. Jadi semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah letak inti dari WBK.
Hernowo menjelaskan, setelah wawancara dapat dipastikan bahwa ZI-WBK menjadi internal bagian dari RSUD dan menjadi tools dalam manajemen untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan dan monitor akan terus dilakukan agar dapat meningkatkan pembenahan terutama di bidang pelayanan.
“Saya ingin kegiatan ini terus bekelanjutan. Alhamdulilah, wawancara berlangsung santai, lancar dan saya melihat respon dari Menpan RB juga enak. Sifatnya memastikan, Memerlukan jawaban dan tidak mengintimadi. Jadi enak untuk kita saling berdiskusi. Mudah-mudahan hasil terbaik yang kita peroleh,” tutupnya saat wawancara langsung dengan jurnalis Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro.
