BOJONEGORO - Sejumlah pedagang pasar baru atau pasar banjarejo kabupaten bojonegoro. Merasa keberatan atas tarif retribusi atau sewa lapak yang ditetapkan dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro kabupaten bojonegoro.
Para pedagang mengaku setelah pasar dibangun pembeli sangat sepi. Ditambah kondisi pandemi covid sehingga banyak pedagang yang merugi. Saat ini sejumlah penyewa bedak los dan stand di pasar banyak yang tutup.
Hal tersebut disampaikan para pedagang saat rapat dengar pendapat di gedung dprd bojonegoro. Bersama dinas perdagangan dan kepala pasar banjarejo rabu siang.
Para pedagang meminta kepada dprd untuk memfasilitasi agar mendapat keringanan pembayaran retribusi dari pemkab bojonegoro. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, kepala dinas perdagangan sukemi mengatakan. Jika pembayaran sewa pasar banjarejo diberikan keringanan maka bisa berdampak pada 10 pasar yang lain. Selain itu target pad dan pembangunan yang sudah ditetapkan ini tidak bisa tercapai.
Sebelumnya persatuan pedagang pasar kabupaten bojonegoro telah mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran sewa sejak 8 januari 2022. Namun surat tersebut tidak kunjung mendapat balasan dari pemkab bojonegoro.
Para pedagang mengaku setelah pasar dibangun pembeli sangat sepi. Ditambah kondisi pandemi covid sehingga banyak pedagang yang merugi. Saat ini sejumlah penyewa bedak los dan stand di pasar banyak yang tutup.
Hal tersebut disampaikan para pedagang saat rapat dengar pendapat di gedung dprd bojonegoro. Bersama dinas perdagangan dan kepala pasar banjarejo rabu siang.
Para pedagang meminta kepada dprd untuk memfasilitasi agar mendapat keringanan pembayaran retribusi dari pemkab bojonegoro. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, kepala dinas perdagangan sukemi mengatakan. Jika pembayaran sewa pasar banjarejo diberikan keringanan maka bisa berdampak pada 10 pasar yang lain. Selain itu target pad dan pembangunan yang sudah ditetapkan ini tidak bisa tercapai.
Sebelumnya persatuan pedagang pasar kabupaten bojonegoro telah mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran sewa sejak 8 januari 2022. Namun surat tersebut tidak kunjung mendapat balasan dari pemkab bojonegoro.
