BOJONEGORO - Bakorwil bojonegoro, menggelar rapat membahas penyelesaian permasalahan status aset dan kewenangan pengelolaan jembatan glendeng, di ruang aula ejsc, pada kamis. Rapat tersebut dihadiri oleh ketua bakowil bojonegoro, biro hukum pemprov jatim, asisten 1 tuban, asisten 1 bojonegoro, inspektorat, dan pupr provinsi jatim.
Rapat digelar menindaklanjuti surat dari dirjen bina marga kementerian pupr yang turun pada tanggal 7 juli 2022. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa bangunan jembatan glendeng, bukan merupakan aset atau barang milik negara. Sehingga tanggung jawab penanganan pereservasinya bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
Maka dari itu, bakorwil bojonegoro mengelar rapat dengan pihak terkait. Meskipun rapat berjalan dengan waktu yang cukup lama, dari hasil rapat berita acara kesepakatan penyelesaian permasalahan status aset, dan kewenangan pengelolaan jembatan glendeng, pada perbatasan kabupaten bojonegoro dengan kabupaten tuban, menghasilkan kesepatakan, bahwa aset jembatan glendeng, kini milik kabupaten bojonegoro.
Joko sarwono, asisten 1 tata pemerintah dan kesra kabupaten tuban, yang turut serta mengikuti rapat tersebut menjelaskan. Dalam rapat hari ini, untuk mencatatkan aset jembatan glendeng yang tidak tercatat di kabupaten bojonegoro, tidak tercatat di kabupaten tuban maupun di pemprov jatim.
Secara esisiting dalam forum rapat hari ini, sudah disepakati aset jembatan glendeng di kelola oleh kabupaten bojonegoro. Dari pemerintah tuban senidiri, sangat setuju dan mendukung sekali, dari dengan diserahkanya aset jembatan glendeng kepada kabupaten bojonegoro.
Terkait teknis, joko sarwono menambahkan secara kontruksi, nantinya dari dinas teknis yang akan menangani, apakah kaki jembatan perlu dilakukan penguatan di kontruksi satu kesatuan jembatan, itu akan dibahas oleh dinas teknis masing masing.
Rapat digelar menindaklanjuti surat dari dirjen bina marga kementerian pupr yang turun pada tanggal 7 juli 2022. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa bangunan jembatan glendeng, bukan merupakan aset atau barang milik negara. Sehingga tanggung jawab penanganan pereservasinya bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
Maka dari itu, bakorwil bojonegoro mengelar rapat dengan pihak terkait. Meskipun rapat berjalan dengan waktu yang cukup lama, dari hasil rapat berita acara kesepakatan penyelesaian permasalahan status aset, dan kewenangan pengelolaan jembatan glendeng, pada perbatasan kabupaten bojonegoro dengan kabupaten tuban, menghasilkan kesepatakan, bahwa aset jembatan glendeng, kini milik kabupaten bojonegoro.
Joko sarwono, asisten 1 tata pemerintah dan kesra kabupaten tuban, yang turut serta mengikuti rapat tersebut menjelaskan. Dalam rapat hari ini, untuk mencatatkan aset jembatan glendeng yang tidak tercatat di kabupaten bojonegoro, tidak tercatat di kabupaten tuban maupun di pemprov jatim.
Secara esisiting dalam forum rapat hari ini, sudah disepakati aset jembatan glendeng di kelola oleh kabupaten bojonegoro. Dari pemerintah tuban senidiri, sangat setuju dan mendukung sekali, dari dengan diserahkanya aset jembatan glendeng kepada kabupaten bojonegoro.
Terkait teknis, joko sarwono menambahkan secara kontruksi, nantinya dari dinas teknis yang akan menangani, apakah kaki jembatan perlu dilakukan penguatan di kontruksi satu kesatuan jembatan, itu akan dibahas oleh dinas teknis masing masing.
