LAMONGAN - Puluhan kader dan simpatisan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lamongan, menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi damai ini digelar di Jalan Lamongrejo, Timur Alun-Alun Kabupaten Lamongan, pada Sabtu (10/09/2022).
Dalam aksi ini, kader dan simpatisan PKS membentangkan spanduk dan karton bertuliskan, “PKS menolak kenaikan harga BBM”, dan “PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi. Jangan bikin rakyat tambah susah.”
Demo massa PKS ini dijaga puluhan anggota personel Polres Lamongan. Dalam aksi ini, para pendemo juga meneriakkan kalimat allah akbar serta merdeka. Serta berorasi dan membacakan pernyataan sikap atas kenaikan harga bbm bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Ketua DPD PKS Lamongan, Ali Afandi, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat kontra produktif dengan semangat pemerintah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. Selain itu, kenaikan BBM juga membawa imbas yang memberatkan masyarakat karena diikuti dengan kenaikan barang-barang kebutuhan lainnya.
“Sedangkan dana kompensasi kenaikan BBM tidak sebanding dengan jumlah kemiskinan. Selain itu, dana kompensasi yang diberikan pemerintah juga tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk itu, DPD PKS Lamongan mendesak agar pemerintah mengembalikan harga BBM bersubsidi seperti sebelumnya. Usai menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib. (fli/rok)
Dalam aksi ini, kader dan simpatisan PKS membentangkan spanduk dan karton bertuliskan, “PKS menolak kenaikan harga BBM”, dan “PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi. Jangan bikin rakyat tambah susah.”
Demo massa PKS ini dijaga puluhan anggota personel Polres Lamongan. Dalam aksi ini, para pendemo juga meneriakkan kalimat allah akbar serta merdeka. Serta berorasi dan membacakan pernyataan sikap atas kenaikan harga bbm bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Ketua DPD PKS Lamongan, Ali Afandi, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat kontra produktif dengan semangat pemerintah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. Selain itu, kenaikan BBM juga membawa imbas yang memberatkan masyarakat karena diikuti dengan kenaikan barang-barang kebutuhan lainnya.
“Sedangkan dana kompensasi kenaikan BBM tidak sebanding dengan jumlah kemiskinan. Selain itu, dana kompensasi yang diberikan pemerintah juga tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk itu, DPD PKS Lamongan mendesak agar pemerintah mengembalikan harga BBM bersubsidi seperti sebelumnya. Usai menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib. (fli/rok)
Ikuti berita terkini dari JTV Bojonegoro di Google News
