BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (10/11/2022) melakukan penetapan data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) di Aula Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Acara launching damisda ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Bojonegoro M Anwar Mukhtadlo, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Bps Bojonegoro, OPD terkait, Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo menyampaikan, launching damisda ini sebagai bentuk penguatan penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data. Selain itu, ini juga dalam rangka penyasaran program penanganan kemiskinan, agar lebih terukur, sehingga mampu menurunkan kemiskinan.
“Launching damisda ini demi terwujudnya program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, dan mewujudkan sinergitas dalam penanganan kemiskinan bagi semua stake holder,” terangnya dalam sambutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, menyampaikan sambutan dari Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam penanganan kemiskinan mejadi isu utama untuk ditangani, termasuk target Presiden dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemkab Bojonegoro selalu mendorong agar verifikasi data di lapangan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, senantiasa dilaksanakan. Di tahun 2022 ini, Pemkab Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah (damisda).
“Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemisikinan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bappeda Bojonegoro, bahwa kemiskinan ekstrem Kabupaten Bojonegoro lebih baik dari provinsi dan nasional. Bahkan penurunanya lebih besar dari Pusat dan Nasional, jika pusat turun 0,1%, Provinsi turun 0,4%, Kabupaten Bojonegoro mampu turun 1,1%.
“Sebagai upaya percepatan penuntasan kemiskinan, maka diperlukan perencanaan dan langkah aksi nyata dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data, yang dapat dipertanggung jawabkan,” imbuh Sekda Bojonegoro.
Sejauh ini, Kabupaten Bojonegoro telah memiliki data mandiri kemiskinan daerah, yang berbasis by name by adress. Data tersebut sudah dilakukan verifikasi, validasi aktual dan faktual baik desa dan kelurahan, yang ditetapkan keputusan bupati, tentang penetapan, perampingan data mandiri kemiskinan daerah Kabupaten Bojonegoro, tahun 2022 sebesar 58.979 kk atau 166.521 jiwa.
Sekretaris Daerah Bojonegoro berharap, dengan adanya data mandiri kemisikan daerah (damisda) ini, lebih meningkatkan akurasi dalam intrevensi program kemiskinan, baik yang dialokasikan perangkat daerah, maupun stake holder lain.
“Adanya data mandiri kemiskinan daerah, menjadi data dasar dalam perencanaan dan pengalokasian prpgram,” tutup Nurul Azizah. (edo/rok)
Acara launching damisda ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Bojonegoro M Anwar Mukhtadlo, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Bps Bojonegoro, OPD terkait, Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo menyampaikan, launching damisda ini sebagai bentuk penguatan penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data. Selain itu, ini juga dalam rangka penyasaran program penanganan kemiskinan, agar lebih terukur, sehingga mampu menurunkan kemiskinan.
“Launching damisda ini demi terwujudnya program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, dan mewujudkan sinergitas dalam penanganan kemiskinan bagi semua stake holder,” terangnya dalam sambutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, menyampaikan sambutan dari Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam penanganan kemiskinan mejadi isu utama untuk ditangani, termasuk target Presiden dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemkab Bojonegoro selalu mendorong agar verifikasi data di lapangan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, senantiasa dilaksanakan. Di tahun 2022 ini, Pemkab Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah (damisda).
“Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemisikinan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bappeda Bojonegoro, bahwa kemiskinan ekstrem Kabupaten Bojonegoro lebih baik dari provinsi dan nasional. Bahkan penurunanya lebih besar dari Pusat dan Nasional, jika pusat turun 0,1%, Provinsi turun 0,4%, Kabupaten Bojonegoro mampu turun 1,1%.
“Sebagai upaya percepatan penuntasan kemiskinan, maka diperlukan perencanaan dan langkah aksi nyata dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data, yang dapat dipertanggung jawabkan,” imbuh Sekda Bojonegoro.
Sejauh ini, Kabupaten Bojonegoro telah memiliki data mandiri kemiskinan daerah, yang berbasis by name by adress. Data tersebut sudah dilakukan verifikasi, validasi aktual dan faktual baik desa dan kelurahan, yang ditetapkan keputusan bupati, tentang penetapan, perampingan data mandiri kemiskinan daerah Kabupaten Bojonegoro, tahun 2022 sebesar 58.979 kk atau 166.521 jiwa.
Sekretaris Daerah Bojonegoro berharap, dengan adanya data mandiri kemisikan daerah (damisda) ini, lebih meningkatkan akurasi dalam intrevensi program kemiskinan, baik yang dialokasikan perangkat daerah, maupun stake holder lain.
“Adanya data mandiri kemiskinan daerah, menjadi data dasar dalam perencanaan dan pengalokasian prpgram,” tutup Nurul Azizah. (edo/rok)
