Capaian pembangunan infrastruktur ini melampaui Kabupaten sekitar. Data dari Bappeda menunjukkan, diantaranya peningkatan jalan rigid beton mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 telah terbangun sepanjang 513,1 km. Selain itu dalam kurun 4 tahun ini untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan, telah dilakukan pembangunan dan pelebaran jembatan sebanyak 666 unit. Termasuk jembatan TBB (Terusan Bojonegoro-Blora) dan jembatan TBT (Terusan Bojonegoro-Tuban) masing-masing sepanjang 220 m.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo saat dikonfirmasi Sabtu (3/12/2022) mengatakan angka kemiskinan di Bojonegoro turun secara signifikan. Terbaru, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kemiskinan turun sebesar 1,06% dari 13,27% pada tahun 2021 menjadi 12,21% pada tahun 2022.
Sebagaimana data BPS, capaian ini paling baik dalam 5 tahun terakhir. Capaian persentase kemiskinan Bojonegoro tahun 2022 lebih baik dari Lamongan, Ngawi, dan Tuban. Persentase kemiskinan Bojonegoro 12,21%, Kabupaten Lamongan 12,53%, Kabupaten Ngawi 14,15%, dan Kabupaten Tuban 15,02%.
"Persentase Bojonegoro lebih baik dari 3 kabupaten lain. Dan untuk akumulasi penurunan selama 6 tahun kita terbanyak. Sementara dari persentase kemiskinan kita lebih baik dari Lamongan, Ngawi dan Tuban," jelasnya.
Dari sisi penurunan kemiskinan, akumulasi jumlah penurunan kemiskinan selama 6 tahun dari 2017 sampai 2022 Kabupaten Bojonegoro berhasil menurunkan kemiskinan terbesar dibanding kabupaten tetangga yaitu sebesar 24.850 jiwa. Sedangkan penurunan kemiskinan Kabupaten Lamongan sebesar 20.300 jiwa, Kabupaten Tuban 18.050 jiwa, Kabupaten Nganjuk sebesar 11.890 jiwa, dan Kabupaten Ngawi sebesar 4.740 jiwa.
"Artinya upaya pemkab secara simultan sudah memberikan kontribusi signifikan bagi penurunan kemiskinan. Kenaikan kemiskinan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi covid-19 dan ini dialami oleh hampir semua kabupaten kota," ungkapnya.
Anwar Mukhtadlo juga memaparkan, Bojonegoro merupakan daerah endemic poverty atau kemiskinan endemik yang sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum APBD Kabupaten Bojonegoro besar seperti sekarang. Sehingga dari tahun ke tahun, pemerintah fokus pada upaya untuk menurunkannya.
"Karena penurunan kemiskinan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, penurunan kemiskinan merupakan upaya jangka panjang," tegasnya.
Lebih jauh Anwar Mukhtadlo menuturkan, Ada empat (4) strategi upaya menurunkan kemiskinan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan. Keempat, sinergi kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
"Strategi penanganan melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang melibatkan seluruh stakeholder dan OPD terkait. Penanganan kemiskinan merupakan proses secara berlanjut dan jangka panjang. Kemiskinan itu tidak bisa dihapus dalam jangka waktu pendek. Untuk itu, berdasarkan capaian di 2022 ini artinya program pemerintah sudah on the track. Sudah sesuai jalur," tuturnya lebih lanjut.
Adapun program jangka pendek seperti pemberian bansos, program Rantang KasihMoe, BPNT Daerah dan Santunan Duka. Program ini berfokus pada pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui program bansos dan jaminan sosial terpadu.
Sementara program jangka menengah seperti akses pemodalan melalui Kartu Pedagang Produktif (KPP), revitalisasi pasar, Program Petani Mandiri, kemudahan berusaha, atau pelatihan. Hal ini bertujuan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar tidak rentan jika ada gejolak sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. Implementasinya melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
Sedangkan program jangka panjang seperti beasiswa dan pembangunan infrastruktur. Program jangka panjang ini memiliki manfaat yang akan dirasakan masyarakat untuk jangka panjang. Berdampak pada penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kami akan terus meningkatkan sinergitas untuk menurunkan kemiskinan di Bojonegoro. Apalagi saat ini Bojonegoro sudah mempunyai data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) yang kita tetapkan tanggal 10 November kemarin. Dengan adanya data mandiri ini, program penanganan kemiskinan dapat lebih terukur, tepat guna dan dan tepat sasaran," tutupnya. (*/red)
