TUBAN - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menargetkan seluruh proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada tahun 2022 ini harus rampung maksimal tanggal 25 desember 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Bupati Lindra saat usai mengikuti acara di Gedung DPRD Tuban.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban tersebut mengatakan, sejauh ini dari pantauan dan laporan yang dia dapatkan, belum ada pengerjaan proyek Pemkab Tuban yang molor. Seluruhnya proyek yang berjalan, saat ini sudah sesuai dengan jadwal yang ada.
“Pantauan dan laporan yang saya terima semua proyek yang ada berjalan sesuai jadwal,” tegas Mas Bupati saat ditemui JTV, Senin (05/12/2022).
Dibawah kepemimpinan Bupati Lindra, Kabupaten Tuban terus menggenjot pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Jalan-jalan yang sebelumnya kondisinya rusak, kini telah diperbaiki dengan cara diaspal maupun di cor. Sementara kawasan perkotaan kembali ditata dan sejumlah bangunan dilakukan revitalisasi.
Meski demikian, Bupati Lindra menegaskan bahwa jika ada proyek yang tidak selesai sesuai target, maka akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Yakni rekanan bisa terkena sanksi berupa denda maupun sanksi lainnya.
“Semua proyek Pemkab harus selesai maksimal 25 Desember 2022. Jika tidak, maka sesuai aturan mereka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (dzi/rok)
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban tersebut mengatakan, sejauh ini dari pantauan dan laporan yang dia dapatkan, belum ada pengerjaan proyek Pemkab Tuban yang molor. Seluruhnya proyek yang berjalan, saat ini sudah sesuai dengan jadwal yang ada.
“Pantauan dan laporan yang saya terima semua proyek yang ada berjalan sesuai jadwal,” tegas Mas Bupati saat ditemui JTV, Senin (05/12/2022).
Dibawah kepemimpinan Bupati Lindra, Kabupaten Tuban terus menggenjot pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Jalan-jalan yang sebelumnya kondisinya rusak, kini telah diperbaiki dengan cara diaspal maupun di cor. Sementara kawasan perkotaan kembali ditata dan sejumlah bangunan dilakukan revitalisasi.
Meski demikian, Bupati Lindra menegaskan bahwa jika ada proyek yang tidak selesai sesuai target, maka akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Yakni rekanan bisa terkena sanksi berupa denda maupun sanksi lainnya.
“Semua proyek Pemkab harus selesai maksimal 25 Desember 2022. Jika tidak, maka sesuai aturan mereka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (dzi/rok)
