NGAWI - Upaya penanggulangan angka kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi. Namun, pada tahun 2022 ini dari target penurunan 2 persen, Pemkab setempat hanya mampu menurunkan di prosentase 1,4 persen.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengakui meski masih belum memenuhi target yang diinginkan. Namun, capaian penurunan angka kemiskinan lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, yakni 1 persen.
Menurut Wabup, pada tahun 2021 lalu angka kemiskinan penduduk Kabupaten Ngawi mencapai 15,58 persen atau sekitar 152 ribu jiwa dari jumlah penduduk 897 ribu jiwa. Sedangkan saat ini angka kemiskinan di angka 14,1 persen atau 119 ribu jiwa. Sedangkan untuk keselurahan jumlah warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) 530.643 jiwa.
“Program skala prioritas dalam penurunan angka kemiskinan melalui sambung desa, berkat warung, dan sapu lipat dinilai sangat efektif dalam menekan anga kemiskinan di Ngawi,” jelas Wakil Bupati Ngawi kepada JTV, Kamis (29/12/2022).
Wabup juga menekankan pada tahun 2023 mendatang di mulai dengan pendataan warga sesuai by name by addres, selanjutnya intervensi pada kegiatan dan program bantuan agar masyarakat lebih mampu menciptakan usaha. Termasuk penyaluran program agar benar benar tepat sasaran. (ito/rok)
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengakui meski masih belum memenuhi target yang diinginkan. Namun, capaian penurunan angka kemiskinan lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, yakni 1 persen.
Menurut Wabup, pada tahun 2021 lalu angka kemiskinan penduduk Kabupaten Ngawi mencapai 15,58 persen atau sekitar 152 ribu jiwa dari jumlah penduduk 897 ribu jiwa. Sedangkan saat ini angka kemiskinan di angka 14,1 persen atau 119 ribu jiwa. Sedangkan untuk keselurahan jumlah warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) 530.643 jiwa.
“Program skala prioritas dalam penurunan angka kemiskinan melalui sambung desa, berkat warung, dan sapu lipat dinilai sangat efektif dalam menekan anga kemiskinan di Ngawi,” jelas Wakil Bupati Ngawi kepada JTV, Kamis (29/12/2022).
Wabup juga menekankan pada tahun 2023 mendatang di mulai dengan pendataan warga sesuai by name by addres, selanjutnya intervensi pada kegiatan dan program bantuan agar masyarakat lebih mampu menciptakan usaha. Termasuk penyaluran program agar benar benar tepat sasaran. (ito/rok)
