TUBAN - Puluhan orang yang tergabung dalam pemuda pancasila menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, pada selasa (10/01/2023) siang. Mereka datang untuk mengkritisi terkait banyaknya proyek infrastruktur Pemkab Tuban yang tak kunjung rampung, meski telah berganti tahun.
Pantauan JTV di lokasi, sembari membawa beberapa poster tuntutan, aksi massa juga membawa sebuah truk excavator mainan yang bertuliskan “APBD 2022 OTW Mangkrak”. Pada aksi ini mereka secara bergantian melakukan orasi di depan gedung Pemkab Tuban menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemerintah mengkaji ulang beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah kota, karena dianggap gagal dalam perencanaan maupun secara teknis. Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemkab Tuban mempertimbangkan umur ekonomis pada infrastruktur yang dibangun kembali.
Korlap aksi, Wawan Purwadi menganggap, Pemkab Tuban telah gagal dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur. Sehingga dalam pelaksanaanya molor.
“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten mengkaji ulang terkait proses pembangunan rest area dan lainya. Karena murni ini kesalahan teknis juga perencanaannya gagal juga,” tegas Wawan kepada awak media.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Tuban, Yudi Irwanto. Dihadapan para pendemo, ia menyampaikan bahwa secara aturan, rekanan yang belum rampung melakukan pekerjaan akan diberikan waktu 50 hari di tahun berikutnya.
“Namun dengan catatan akan dikenakan denda seperseribu dari nilai proyek setiap harinya, hingga proyek tersebut rampung,” terang Yudi Irwanto.
Setelah mendapat tanggapan dari pemkab tuban, massa aksi langsung bergeser mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban, dengan menyuarakan hal serupa. (dzi/rok)
Pantauan JTV di lokasi, sembari membawa beberapa poster tuntutan, aksi massa juga membawa sebuah truk excavator mainan yang bertuliskan “APBD 2022 OTW Mangkrak”. Pada aksi ini mereka secara bergantian melakukan orasi di depan gedung Pemkab Tuban menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemerintah mengkaji ulang beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah kota, karena dianggap gagal dalam perencanaan maupun secara teknis. Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemkab Tuban mempertimbangkan umur ekonomis pada infrastruktur yang dibangun kembali.
Korlap aksi, Wawan Purwadi menganggap, Pemkab Tuban telah gagal dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur. Sehingga dalam pelaksanaanya molor.
“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten mengkaji ulang terkait proses pembangunan rest area dan lainya. Karena murni ini kesalahan teknis juga perencanaannya gagal juga,” tegas Wawan kepada awak media.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Tuban, Yudi Irwanto. Dihadapan para pendemo, ia menyampaikan bahwa secara aturan, rekanan yang belum rampung melakukan pekerjaan akan diberikan waktu 50 hari di tahun berikutnya.
“Namun dengan catatan akan dikenakan denda seperseribu dari nilai proyek setiap harinya, hingga proyek tersebut rampung,” terang Yudi Irwanto.
Setelah mendapat tanggapan dari pemkab tuban, massa aksi langsung bergeser mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban, dengan menyuarakan hal serupa. (dzi/rok)
