BOJONEGORO - Sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, mulai merealisasikan pembelian mobil siaga desa. Salah satunya adalah Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah desa setempat, sudah melakukan pembelian mobil siaga desa pada 7 januari 2023 lalu. Mobil siaga berwarna putih dengan logo Pemkab Bojonegoro tersebut terlihat sudah terparkir di kantor desa setempat.
Kepala Desa Pagerwesi, Subagio menjelaskan,pihaknya telah menyiapkan biaya perawatan dan operasional serta sopir untuk mobil siaga tersebut sebesar 16 juta rupiah dari APBDes.
“Masyarakat sini sudah mengetahui bahwa mobil siaga tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan mereka. Baik untuk keperluan pelayanan kesehatan maupun kedaruratan,” jelasnya kepada JTV, Rabu (18/01/2023).
Sementara itu,Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Arwan, mengatakan.Dari sebanyak 393 desa yang ada di dalam SK.Setelah dilakukan verifikasi ada sebanyak 7 desa tidak memenuhi syarat.Sementara sebanyak 386 desa sisanya dinyatakan memenuhi syarat.
“Dari 386 yang memenuhi syarat, di akhir tahun tanggal 28 desember semuanya biaya sudah ter top up ke desa. 7 desa belum terealisasi dana untuk mobil siaga, penyebabnya PBB belum lunas. Sesuai peraturan Bupati, untuk mendapatkan BKK itu PBB harus lunas,” terang Arwan.
Arwan menghimbau, agar nantinya mobil siaga dapat dimanfaat dengan baik untuk masyarakat, terutama pelayanan kesehatan maupun keperluan kedaruratan bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai nantinya malah disalahgunakan untuk keperluan pribadi. (edo/rok)
Pemerintah desa setempat, sudah melakukan pembelian mobil siaga desa pada 7 januari 2023 lalu. Mobil siaga berwarna putih dengan logo Pemkab Bojonegoro tersebut terlihat sudah terparkir di kantor desa setempat.
Kepala Desa Pagerwesi, Subagio menjelaskan,pihaknya telah menyiapkan biaya perawatan dan operasional serta sopir untuk mobil siaga tersebut sebesar 16 juta rupiah dari APBDes.
“Masyarakat sini sudah mengetahui bahwa mobil siaga tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan mereka. Baik untuk keperluan pelayanan kesehatan maupun kedaruratan,” jelasnya kepada JTV, Rabu (18/01/2023).
Sementara itu,Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Arwan, mengatakan.Dari sebanyak 393 desa yang ada di dalam SK.Setelah dilakukan verifikasi ada sebanyak 7 desa tidak memenuhi syarat.Sementara sebanyak 386 desa sisanya dinyatakan memenuhi syarat.
“Dari 386 yang memenuhi syarat, di akhir tahun tanggal 28 desember semuanya biaya sudah ter top up ke desa. 7 desa belum terealisasi dana untuk mobil siaga, penyebabnya PBB belum lunas. Sesuai peraturan Bupati, untuk mendapatkan BKK itu PBB harus lunas,” terang Arwan.
Arwan menghimbau, agar nantinya mobil siaga dapat dimanfaat dengan baik untuk masyarakat, terutama pelayanan kesehatan maupun keperluan kedaruratan bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai nantinya malah disalahgunakan untuk keperluan pribadi. (edo/rok)
