TUBAN - Sedikitnya empat puluh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, selasa (21/03/2023) siang. Dalam aksi ini, mereka secara berganti berorasi menyampaikan kritikan keras kepada Pemkab Tuban atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pantauan JTV di lokasi, para mahasiswa membakar kardus bekas di depan Kantor Pemkab setempat. Hal ini dilakukan, agar Pemkab Tuban segera melakukan evaluasi terhadap program-program yang dinilai mahasiswa hanya bersifat semonialnya saja. Dalam aksi ini, mahasiswa juga membawa poster berisi tuntutan dan kritikan.
Korlap aksi, Ali Muhrizam mengatakan, angka silpa APBD Kabupaten Tuban dalam 2 tahun terakhir sangat tinggi. Pada tahun 2021, angka silpa tercatat sebanyak 780 miliar rupiah. Sementara di tahun 2022, angka silpa menembus angka 686 miliar rupiah.
“Untuk itu, kami menuntut agar Pemkab Tuban melakukan evaluasi serta lebih mematangkan perencanaan anggaran, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” terangnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar program one village one product dan program mbangun deso noto kutho tidak hanya seremonial saja. Namun, Pemkab juga serius menjalankannya. Pasalnya, mahasiswa menemukan fakta di lapangan bahwa UMKM yang menjadi sasaran program tersebut tidak mendapatkan pendampingan.
“Selain itu, pembangunan juga hanya fokus di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah pedesaan kondisi jalan masih banyak yang rusak dan belum tersentuh pembangunan,” imbuh korlap aksi.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa aksi ditemui oleh Bagian Keuangan Pemkab Tuban. Pihak Pemkab berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Bupati dan jajarannya.
Setelah mendapat penjelasan dari pihak Pemkab, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika pihak Pemkab tidak segera melakukan evaluasi. (dzi/rok)
Pantauan JTV di lokasi, para mahasiswa membakar kardus bekas di depan Kantor Pemkab setempat. Hal ini dilakukan, agar Pemkab Tuban segera melakukan evaluasi terhadap program-program yang dinilai mahasiswa hanya bersifat semonialnya saja. Dalam aksi ini, mahasiswa juga membawa poster berisi tuntutan dan kritikan.
Korlap aksi, Ali Muhrizam mengatakan, angka silpa APBD Kabupaten Tuban dalam 2 tahun terakhir sangat tinggi. Pada tahun 2021, angka silpa tercatat sebanyak 780 miliar rupiah. Sementara di tahun 2022, angka silpa menembus angka 686 miliar rupiah.
“Untuk itu, kami menuntut agar Pemkab Tuban melakukan evaluasi serta lebih mematangkan perencanaan anggaran, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” terangnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar program one village one product dan program mbangun deso noto kutho tidak hanya seremonial saja. Namun, Pemkab juga serius menjalankannya. Pasalnya, mahasiswa menemukan fakta di lapangan bahwa UMKM yang menjadi sasaran program tersebut tidak mendapatkan pendampingan.
“Selain itu, pembangunan juga hanya fokus di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah pedesaan kondisi jalan masih banyak yang rusak dan belum tersentuh pembangunan,” imbuh korlap aksi.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa aksi ditemui oleh Bagian Keuangan Pemkab Tuban. Pihak Pemkab berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Bupati dan jajarannya.
Setelah mendapat penjelasan dari pihak Pemkab, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika pihak Pemkab tidak segera melakukan evaluasi. (dzi/rok)
