KABAR APIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro akhir tahun 2022 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (08/03/2023).
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Abdulloh Umar. Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, dan segenap anggota DPRD, kemudian Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, Staf Ahli Pemkab Bojonegoro, serta seluruh jajaran OPD Kabupaten Bojonegoro dan jajaran Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam agenda menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2022, Bupati Bojonegoro memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ke depan yang lebih baik.
LKPJ anggaran akhir tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah pengelolaan keuangan secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban di Kabupaten Bojonegoro akhir tahun 2022 dilaporkan hal-hal pokok dan mendasar terkait upaya-upaya ke arah pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Penjelasan-penjelasan secara garis besar dalam rapat paripurna ini adalah pengelolaan keuangan daerah yaitu tentang pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2022 berjalan baik hal ini dikarenakan dukungan yang sangat besar dan DPRD Kabupaten Bojonegoro terutama pada pelaksanaan pengawasan secara efektif.
‘Pada tahun 2022 berbagai upaya pembangunan telah mendapat apresiasi dengan diterimanya penghargaan tingkat nasional maupun tingkat provinsi,” tegas Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dalam LKPJ tersebut.
Setelah selesainya penyampaian laporan Bupati Bojonegoro, agenda paripurna dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus yang dibentuk dari perwakilan empat komisi di DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Setelah LKPJ kami lanjutkan dengan pembentukan pansus dari empat komisi,” ujar Abdulloh Umar, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. (*/lim)
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Abdulloh Umar. Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, dan segenap anggota DPRD, kemudian Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, Staf Ahli Pemkab Bojonegoro, serta seluruh jajaran OPD Kabupaten Bojonegoro dan jajaran Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam agenda menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2022, Bupati Bojonegoro memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ke depan yang lebih baik.
LKPJ anggaran akhir tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah pengelolaan keuangan secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban di Kabupaten Bojonegoro akhir tahun 2022 dilaporkan hal-hal pokok dan mendasar terkait upaya-upaya ke arah pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Penjelasan-penjelasan secara garis besar dalam rapat paripurna ini adalah pengelolaan keuangan daerah yaitu tentang pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2022 berjalan baik hal ini dikarenakan dukungan yang sangat besar dan DPRD Kabupaten Bojonegoro terutama pada pelaksanaan pengawasan secara efektif.
‘Pada tahun 2022 berbagai upaya pembangunan telah mendapat apresiasi dengan diterimanya penghargaan tingkat nasional maupun tingkat provinsi,” tegas Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dalam LKPJ tersebut.
Setelah selesainya penyampaian laporan Bupati Bojonegoro, agenda paripurna dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus yang dibentuk dari perwakilan empat komisi di DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Setelah LKPJ kami lanjutkan dengan pembentukan pansus dari empat komisi,” ujar Abdulloh Umar, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. (*/lim)
