TUBAN - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada senin (17/04/2023) siang. Aksi ini digelar untuk menuntut agar DPR dan Pemerintah membatalkan pengesahan undang-undang (UU) cipta kerja.
Pantauan JTV di lokasi, para mahasiswa secara bergantian berorasi sambil membentangkan sejumlah poster tuntutan. Kemudian demo ini dilanjutkan dengan melakukan teatrikal seorang buruh yang diikat dan ditarik-tarik oleh seorang berdasi.
Hal ini menunjukkan pengesahan UU cipta kerja, nantinya akan sangat merugikan para buruh. Tapi disisi lain, undang-undang tersebut akan sangat menguntungkan bagi pemilik modal.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Abid Rohman, mengatakan, para mahasiswa menolak undang-undang cipta kerja nomor 06 tahun 2023, yang sebelumnya dari peraturan pemerintah kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Mereka menuntut agar DPR dan Presiden mencabut UU tersebut.
“Kami ingin Presiden dan juga DPR melakukan sebuah kejelasan dalam membuat UU supaya tidak cacat formil maupun materiil. Kami juga mengajak MK supaya menyatakan inskontitusional terkait UU ini. Kami menuntut DPR dan presiden agar menolak dan mencabut UU yang bermasalah tadi,” tegasnya.
Karena tak ditemui oleh DPRD yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota. Massa aksi mengancam akan kembali datang jumlah massa yang lebih besar lagi. (dzi/rok)
Pantauan JTV di lokasi, para mahasiswa secara bergantian berorasi sambil membentangkan sejumlah poster tuntutan. Kemudian demo ini dilanjutkan dengan melakukan teatrikal seorang buruh yang diikat dan ditarik-tarik oleh seorang berdasi.
Hal ini menunjukkan pengesahan UU cipta kerja, nantinya akan sangat merugikan para buruh. Tapi disisi lain, undang-undang tersebut akan sangat menguntungkan bagi pemilik modal.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Abid Rohman, mengatakan, para mahasiswa menolak undang-undang cipta kerja nomor 06 tahun 2023, yang sebelumnya dari peraturan pemerintah kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Mereka menuntut agar DPR dan Presiden mencabut UU tersebut.
“Kami ingin Presiden dan juga DPR melakukan sebuah kejelasan dalam membuat UU supaya tidak cacat formil maupun materiil. Kami juga mengajak MK supaya menyatakan inskontitusional terkait UU ini. Kami menuntut DPR dan presiden agar menolak dan mencabut UU yang bermasalah tadi,” tegasnya.
Karena tak ditemui oleh DPRD yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota. Massa aksi mengancam akan kembali datang jumlah massa yang lebih besar lagi. (dzi/rok)
