BOJONEGORO - Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Asosiasi Pemanfaat Hutan (Asmaptan), pada rabu (05/04/2023) siang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, di Jalan Veteran. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluh kesah, terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi di pasaran.
Dalam hearing yang dihadiri oleh anggota DPRD Komisi B Lasuri, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini. Para petani meminta solusi terkait kelangkaan pupuk subsidi. Disisi lain, para petani hutan juga mengeluhkan ditengah langkanya pupuk bersubsidi, marak beredarnya pupuk subsidi dijual di kios dengan harga yang sangat mahal.
Ketua Asosiasi Pemanfaat Hutan Bojonegoro, Amin Tohari mengatakan, para petani hutan butuh langkah kongkrit dari para pihak terkait, sehingga problem sulitnya mendapatkan pupuk subsidi untuk masuk ke wilayah lahan pertanian di wilayah hutan bojonegoro bisa teratasi.
“Sejauh ini, dari data base Asmapta ada sekitar 200 kepala kelaurga dengan luas lahan hampir 40.000 hektar yang membutuhkan pupuk subsidi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Helmy Elisabeth menuturkan. Untuk subsidi tahun 2023 tidak bisa diusulkan, lantaran dasarnya pada regulasi dari kementarian pertanian maupun Dirjen PSP.
Meski demikian, pemkab bojonegoro memberikan solusi dengan menawarkan bantuan melalui program petani mandiri. Namun, pupuk yang didapatkan bukan pupuk bersubsidi. “Kami bisa bantu lewat program kartu tani mandiri. Sementara untuk pupuk subsidi tahun 2023 tidak bisa diusulkan karena dasarnya regulasi dari kementerian pertanian,” tegasnya. (edo/rok)
Dalam hearing yang dihadiri oleh anggota DPRD Komisi B Lasuri, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini. Para petani meminta solusi terkait kelangkaan pupuk subsidi. Disisi lain, para petani hutan juga mengeluhkan ditengah langkanya pupuk bersubsidi, marak beredarnya pupuk subsidi dijual di kios dengan harga yang sangat mahal.
Ketua Asosiasi Pemanfaat Hutan Bojonegoro, Amin Tohari mengatakan, para petani hutan butuh langkah kongkrit dari para pihak terkait, sehingga problem sulitnya mendapatkan pupuk subsidi untuk masuk ke wilayah lahan pertanian di wilayah hutan bojonegoro bisa teratasi.
“Sejauh ini, dari data base Asmapta ada sekitar 200 kepala kelaurga dengan luas lahan hampir 40.000 hektar yang membutuhkan pupuk subsidi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Helmy Elisabeth menuturkan. Untuk subsidi tahun 2023 tidak bisa diusulkan, lantaran dasarnya pada regulasi dari kementarian pertanian maupun Dirjen PSP.
Meski demikian, pemkab bojonegoro memberikan solusi dengan menawarkan bantuan melalui program petani mandiri. Namun, pupuk yang didapatkan bukan pupuk bersubsidi. “Kami bisa bantu lewat program kartu tani mandiri. Sementara untuk pupuk subsidi tahun 2023 tidak bisa diusulkan karena dasarnya regulasi dari kementerian pertanian,” tegasnya. (edo/rok)
