TUBAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian, saat menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, jumat (19/05/2023) siang. Mahasiswa tersulut emosi lantaran, kendaraan bak terbuka yang mereka bawa untuk aksi ditilang oleh polisi.
Bahkan pantauan di lokasi, korlap aksi Ali Muhrizam juga terlibat adu mulut dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ipda Kritelya Patayama Ray. Penilangan mobil bak terbuka ini dilakukan petugas, lantaran salah satu mahasiswa naik diatas pick up tersebut.
Namun, para mahasiswa membantahnya dan mempertanyakan kesalahan mereka. Selain itu, mahasiswa juga ngotot agar polisi melakukan penilangan serupa terhadap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang dalam postingan di akun medsos Pemkab Tuban, kedapatan tidak menggunakan helm saat berkunjung ke pelosok desa.
“Penilangan tadi bahwasanya ada masa aksi yang naik di bak L300. Hanya naik tapi ditilang polisi. Kita ketahui potret pak Bupati yang tidak menggunakan helm saat menemui masyarakat tapi tidak ditilang polisi,” tegas Ali Muhrizam.
Lanjutnya, korlap aksi meminta agar pihak kepolisian tidak tebang pilih serta berlaku adil terhadap seluruh masyarakat yang melanggar lalu lintas. Jika desakan tersebut tidak dilakukan, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi di Polres Tuban.
“Jika diproses, kami akan melakukan demonstrasi ke Polres. Bahwasannya Polres harus bersikap tegas terhadap semua pelanggaran, tidak tebang pilih,” imbuhnya.
Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ipda Kritelya Patayama Ray membenarkan pihaknya mengamankan STNK pick up yang digunakan mahasiswa demo. Pihak kepolisian berharap, massa aksi menemuinya usai demo. Tujuannya untuk diingatkan dan ditekankan kembali mengenai pentingnya tertib selama melaksanakan unjuk rasa dan konvoi.
“Di jalan saya tidak melarang kegiatan menyalurkan aspirasi. Yang saya minta hanyalah dilaksanakan dengan tertib dan tidak membahayakan diri maupun orang lain,” tuturnya.
Meski sempat diwarnai insiden penilangan, puluhan mahasiswa ini tetap menggelar aksi di depan Kantor Pemkab dan Dinas PUPR Kabupaten Tuban. Dalam aksi ini, mahasiswa menilai pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban tidak efektif. Bahkan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Mereka mencontohkan runtuhnya atap gedung KORPRI yang baru selesai dibangun dengan anggaran setengah miliar rupiah. Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah proyek besar yang molor dan selesai diluar jadwal kontrak. (dzi/rok)
Bahkan pantauan di lokasi, korlap aksi Ali Muhrizam juga terlibat adu mulut dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ipda Kritelya Patayama Ray. Penilangan mobil bak terbuka ini dilakukan petugas, lantaran salah satu mahasiswa naik diatas pick up tersebut.
Namun, para mahasiswa membantahnya dan mempertanyakan kesalahan mereka. Selain itu, mahasiswa juga ngotot agar polisi melakukan penilangan serupa terhadap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang dalam postingan di akun medsos Pemkab Tuban, kedapatan tidak menggunakan helm saat berkunjung ke pelosok desa.
“Penilangan tadi bahwasanya ada masa aksi yang naik di bak L300. Hanya naik tapi ditilang polisi. Kita ketahui potret pak Bupati yang tidak menggunakan helm saat menemui masyarakat tapi tidak ditilang polisi,” tegas Ali Muhrizam.
Lanjutnya, korlap aksi meminta agar pihak kepolisian tidak tebang pilih serta berlaku adil terhadap seluruh masyarakat yang melanggar lalu lintas. Jika desakan tersebut tidak dilakukan, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi di Polres Tuban.
“Jika diproses, kami akan melakukan demonstrasi ke Polres. Bahwasannya Polres harus bersikap tegas terhadap semua pelanggaran, tidak tebang pilih,” imbuhnya.
Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ipda Kritelya Patayama Ray membenarkan pihaknya mengamankan STNK pick up yang digunakan mahasiswa demo. Pihak kepolisian berharap, massa aksi menemuinya usai demo. Tujuannya untuk diingatkan dan ditekankan kembali mengenai pentingnya tertib selama melaksanakan unjuk rasa dan konvoi.
“Di jalan saya tidak melarang kegiatan menyalurkan aspirasi. Yang saya minta hanyalah dilaksanakan dengan tertib dan tidak membahayakan diri maupun orang lain,” tuturnya.
Meski sempat diwarnai insiden penilangan, puluhan mahasiswa ini tetap menggelar aksi di depan Kantor Pemkab dan Dinas PUPR Kabupaten Tuban. Dalam aksi ini, mahasiswa menilai pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban tidak efektif. Bahkan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Mereka mencontohkan runtuhnya atap gedung KORPRI yang baru selesai dibangun dengan anggaran setengah miliar rupiah. Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah proyek besar yang molor dan selesai diluar jadwal kontrak. (dzi/rok)
