TUBAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu di Kantor Bawaslu Tuban, di Jalan Pramuka Kabupaten Tuban, Rabu (13/09/2023) siang. Kegiatan ini digelar untuk memetakan ulang sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Ad-Hoc.
Rakor yang digelar 12-13 september 2023 ini diikuti anggota dan sekretariat 19 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berdekatan dengan Kabupaten Tuban. Selain di Tuban, rakor serupa juga akan digelar di Kantor Bawaslu Kota Madiun pada 14-15 september 2023.
Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi Sdm Dan Organisasi, Nur Elya Anggraini mengungkapkan, dari hasil rakor ini diketahui pengawas pemilu di tingkat kecamatan beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota banyak terjadi kekosongan. Hal ini terjadi pasca rekrutmen PPPK hingga perangkat desa.
“Selain untuk memetakan ulang SDM, juga dalam rangka melihat kondisi SDM terkini pascaseleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan rekrutmen tenaga P3K yang diajukan pemerintah pusat,” terang Nur Elya di sela-sela rakor.
Bawaslu Jatim berharap, dengan rakor ini Bawaslu Kabupaten/Kota segera mengganti SDM yang kosong tersebut. Sehingga, Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024 yang kini terus bergulir.
“Setelah semua persoalan SDM ini kita carikan solusinya. Kita bisa langsung tancap gas. Karena tahapan pemilu 2024 terus berjalan,” pungkas Nur Elya. (dzi/rok)
Rakor yang digelar 12-13 september 2023 ini diikuti anggota dan sekretariat 19 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berdekatan dengan Kabupaten Tuban. Selain di Tuban, rakor serupa juga akan digelar di Kantor Bawaslu Kota Madiun pada 14-15 september 2023.
Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi Sdm Dan Organisasi, Nur Elya Anggraini mengungkapkan, dari hasil rakor ini diketahui pengawas pemilu di tingkat kecamatan beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota banyak terjadi kekosongan. Hal ini terjadi pasca rekrutmen PPPK hingga perangkat desa.
“Selain untuk memetakan ulang SDM, juga dalam rangka melihat kondisi SDM terkini pascaseleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan rekrutmen tenaga P3K yang diajukan pemerintah pusat,” terang Nur Elya di sela-sela rakor.
Bawaslu Jatim berharap, dengan rakor ini Bawaslu Kabupaten/Kota segera mengganti SDM yang kosong tersebut. Sehingga, Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024 yang kini terus bergulir.
“Setelah semua persoalan SDM ini kita carikan solusinya. Kita bisa langsung tancap gas. Karena tahapan pemilu 2024 terus berjalan,” pungkas Nur Elya. (dzi/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
