NGAWI - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menghapus parkir berlangganan dan beralih pada pengelolaan pihak ketiga masih dilakukan kajian, Rabu (25/10/2023).
Hal ini dilakukan untuk melihat potensi apakah ada jaminan dengan sistem pihak ketiga mampu melebihi pendapatan asli daerah (PAD) saat diberlakukan dengan sistem parkir berlangganan, yang mampu memberikan pendapatan hingga 4,8 miliar rupiah. Terlebih potensi kantong parkir hanya ada diwilayah perkotaan.
Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Anang Heri Prabowo mengaku saat ini masih dilakukan kajian dengan OPD dan bidang terkait. Menurutnya, selama ini dengan sistem parkir berlangganan yang Dishub mampu memberikan PAD 4,8 miliar rupiah.
“Namun, jika dialihkan ke pihak ketiga potensi itu besar kemungkinan akan dapat tercapai. Terlebih kantong parkir hanya ada diwilayah perkotaan,” ungkapnya kepada JTV.
Lanjut Anang, hasil pendataan saat ini di wilayah perkotaan ada sekitar 35 titik lokasi parkir dengan jumlah sekitar 65 relawan. Ditegaskannya, relawan yang bertugas bukan bagian dari petugas Dishub dan tidak melakukan penarikan terhadap pengguna jasa parkir.
Seperti diketahui, Bupati Ngawi merencanakan penghapusan parkir berlangganan dan dialihkan pengelolaan pada pihak ketiga. Saat ini Pemkab melalui sejumlah OPD terkait masih terus melalukan kajian terhadap kebijakan sistem pengelolaan parkir di Ngawi. (ito/rok)
Hal ini dilakukan untuk melihat potensi apakah ada jaminan dengan sistem pihak ketiga mampu melebihi pendapatan asli daerah (PAD) saat diberlakukan dengan sistem parkir berlangganan, yang mampu memberikan pendapatan hingga 4,8 miliar rupiah. Terlebih potensi kantong parkir hanya ada diwilayah perkotaan.
Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Anang Heri Prabowo mengaku saat ini masih dilakukan kajian dengan OPD dan bidang terkait. Menurutnya, selama ini dengan sistem parkir berlangganan yang Dishub mampu memberikan PAD 4,8 miliar rupiah.
“Namun, jika dialihkan ke pihak ketiga potensi itu besar kemungkinan akan dapat tercapai. Terlebih kantong parkir hanya ada diwilayah perkotaan,” ungkapnya kepada JTV.
Lanjut Anang, hasil pendataan saat ini di wilayah perkotaan ada sekitar 35 titik lokasi parkir dengan jumlah sekitar 65 relawan. Ditegaskannya, relawan yang bertugas bukan bagian dari petugas Dishub dan tidak melakukan penarikan terhadap pengguna jasa parkir.
Seperti diketahui, Bupati Ngawi merencanakan penghapusan parkir berlangganan dan dialihkan pengelolaan pada pihak ketiga. Saat ini Pemkab melalui sejumlah OPD terkait masih terus melalukan kajian terhadap kebijakan sistem pengelolaan parkir di Ngawi. (ito/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
