BOJONEGORO - Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Press Conference ALCo di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/10/2023) Siang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid beserta jajaran, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala OPD serta para Awak Media.
Kegiatan ini diawali sambutan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan Ekonomi Fiskal dan Regional Jawa Timur periode September 2023, oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid.
Pantauan JTV di lokasi, Press Conference ALCO membahas beberapa hal, diantaranya perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah (IKFP) di Jatim hingga September 2023. Kemudian membahas peran APBN dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jatim hingga September 2023.
“Secara umum pendapatan Negara di wilayah Jawa Timur dapat kami laporkan realisasinya mencapai 70,23% atau senilai 180,30 Triliun rupiah dari target tahunan sebesar 256 Triliun Rupiah yaitu 70,23%. Adapun pendapatan Negara yang dapat di himpun selama 1 bulan pada bulan September mencapai 8,10% atau senilai 20,80 Triliun Rupiah,” jelas Taukhid.
Taukhid menambahkan, kinerja perkembangan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, dibandingan bulan lalu yang hanya mencapai 35,89% walupun mengalami kontraksi 8,98%. Kontraksi terjadi karena adanya program khusus di tahun yang lalu berupa PPS (Program Penguatan Sukarela), sehingga ada ekstra penerimaan yang cukup tinggi dari pelaporan Pajak Sukarela pada waktu itu.
“Secara nominal terjadi pertumbuhan positif, angkanya 35,89%. Tetapi setelah year on year terjadi kontraksi di angka 2,03% secara absolut di angkanya,” imbuhnya.
Kemudian dari sisi belanja Negara, di bulan september telah terealisasi 71,20% dari pagu belanja yang dicanangkan sebesar 124,37 Triliun Rupiah. Adapun belanja pada bulan September sebesar 8,22% atau 10,11 Triliun Rupiah.
“Jadi belanjanya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya, walaupun secara absolut itu kita tetap mengalami surplus karena target pendapatannya jauh lebih tinggi dibanding dengan target belanjanya,” tandas Taukhid.
Dari Target pendapatan sebesar 256 Triliun, Belanjanya 124 Triliun pihaknya menargetkan terjadi surplus sebesar 132,35 Triliun hingga saat ini di Jawa Timur. Perkembangannya belanja dari 71,20% dan pendapatan 70,23%, sehingga surplusnya mencapai 69,32% dari target surplus 132,35 Triliun atau 91,75 Triliun Rupiah.
Capaian belanja sebesar 70,20% tumbuh 4,63% secara presentase, dan secara absolut tumbuh sebesar 1,66%. Sementara untuk komponen belanja dari Kementerian Negara dan Lembaga, berupa belanja kepada pusat di wilayah Jawa Timur tumbuh 5,55% dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, untuk seluruh Pemerintahan di Jawa Timur sebanyak 39 Pemerintahan tumbuh 4,32%.
“Ini menunjukkan bahwa, kemampuan fiskal cukup kuat untuk terus mendukung kinerja APBD di setiap Daerah. Karena TKD ini, pada akhirnya menjadi komponen pertama pendapatan APBD disetiap Daerah,” tambah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur.
Disisi lain untuk Pendapatan Derah di Wilayah Jawa Timur, yang di himpun oleh 39 Pemerintahan di Jawa Timur per 30 September 2023 mulai membaik, yakni mencapai 72,53% dari target pendapatan sebesar 122,42 Triliun Rupiah. Kemudian pendapatan secara Year On Year kontraksi 1,57% sedangkan secara nominal tumbuh 3,24%.
“Untuk belanja Daerah di seluruh Pemerintah di Jawa Timur sampai 30 September, masih di 54,73% dari target belanjanya. Jadi masih cukup rendah dibandingkan dengan pusat yang mencapai 71% belanjanya,” papar Taukhid.
Meski demikian, terjadi pertumbuhan secara Year On Year sebesar 10,66% artinya lebih baik dibandingan bulan yang sama tahun yang lalu. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid berharap, nantinya bisa berbelanja lebih cepat, sehingga perekonomian di daerah bisa tumbuh signifikan.
Sementara itu Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto mengucapkan terimakasih lantaran telah memilih Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan kegiatan Press Confrence ALCo.
"Mudah mudahan dengan lewat Press Coference bisa menambah informasi untuk kami, ilmu pengetahuan untuk kami terkait dengan apa yang terjadi di Jawa Timur", Ungkap PJ Bupati Adriyanto Dalam Sambutanya.
Asset Liability Committee (ALCo) merupakan salah satu organ yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan penyusunan konsep proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas. (*/edo)
