NGAWI - Di Kabupaten Ngawi masih banyak ditemukan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH). Berbagai upaya intervensi juga terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan tempat tinggal layak bagi warganya.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ngawi, Shodiq Jumairi Effendy menjelaskan, pada tahun 2023 ini intervensi program RTLH dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun, pada tahun 2024 mendatang pihaknya telah mengusulkan 2 miliar rupiah untuk perbaikan terhadap 100 unit RTLH dengan bantuan masing-masing penerima sekitar 20 juta rupiah.
“Program bantuan meliputi bantuan stimulan perumahan swadaya, rehab rumah tidak layak huni, bantuan bedah rumah dari pemerintahan desa dan lain sebagainya,” jelasnya kepada JTV, Senin (30/10/2023).
Lanjut Shodiq Jumairi, program-program tersebut akan terus dilakukan guna mengurangi jumlah RTLH di ngawi yang mencapai 10.228 unit. Jumlah tersebut berdasarkan dari hasil pendataan di 19 Kecamatan yang dilakukan pihaknya hingga Agustus 2023 lalu.
“Pelaksanaan perbaikan RTLH menerapkan skala prioritas, terutama untuk status kepemilikan yakni rumah sendiri dibuktikan kepemilikan sertifikat, lantai masih tanah, dinding belum batu bata, dan juga atap yang rusak,” tegasnya.
Pihaknya berharap, tahun 2024 selain dari program Pemkab Ngawi pihaknya juga akan melibatkan bantuan CSR dari sejumlah perusahaan. (ito/rok)
Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ngawi, Shodiq Jumairi Effendy menjelaskan, pada tahun 2023 ini intervensi program RTLH dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun, pada tahun 2024 mendatang pihaknya telah mengusulkan 2 miliar rupiah untuk perbaikan terhadap 100 unit RTLH dengan bantuan masing-masing penerima sekitar 20 juta rupiah.
“Program bantuan meliputi bantuan stimulan perumahan swadaya, rehab rumah tidak layak huni, bantuan bedah rumah dari pemerintahan desa dan lain sebagainya,” jelasnya kepada JTV, Senin (30/10/2023).
Lanjut Shodiq Jumairi, program-program tersebut akan terus dilakukan guna mengurangi jumlah RTLH di ngawi yang mencapai 10.228 unit. Jumlah tersebut berdasarkan dari hasil pendataan di 19 Kecamatan yang dilakukan pihaknya hingga Agustus 2023 lalu.
“Pelaksanaan perbaikan RTLH menerapkan skala prioritas, terutama untuk status kepemilikan yakni rumah sendiri dibuktikan kepemilikan sertifikat, lantai masih tanah, dinding belum batu bata, dan juga atap yang rusak,” tegasnya.
Pihaknya berharap, tahun 2024 selain dari program Pemkab Ngawi pihaknya juga akan melibatkan bantuan CSR dari sejumlah perusahaan. (ito/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
