KABAR APIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar agenda rapat paripurna rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2024 di ruang paripurna kantor DPRD setempat, Selasa (7/11/2023).
Pantauan JTV di lokasi, agenda pertama berupa penyampaian nota penjelasan Bupati Bojonegoro terkait raperda tentang APBD tahun 2024 dan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terkait raperda tentang APBD tahun 2024.
Rapat yang telah kuorum dihadiri sebanyak 28 anggota dari total 50 anggota DPRD hadir di gedung paripurna DPRD Bojonegoro. Rapat secara langsung dipimpin oleh Ketua Dprd Abdulloh Umar, wakul Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi dan Mitroatin. Selain itu, hadir pula Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto, Forkopimda, Jajaran OPD Pemkab Bojonegoro.
Dalam nota penjelasan terkait rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024, Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, estimasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar 4,5 triliun rupiah diperoleh dari sumber pendapatan daerah. Masing-masing berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 957 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 3,4 triliun rupiah, dan lain lain sebesar 7,5 miliar rupiah.
“Kedua estimasi belanja daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah, belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 7,5 triliun rupiah. Meliputi rincian diantaranya, belanja operasi 4,8 triliun rupiah, benda 2,3 triliun rupiah, dan belanja tidak terduga sebesar 81 miliar,” jelasnya.
Adriyanto juga mengungkapkan sejumlah potensi permasalahan belanja daerah pada tahun 2024. Pertama kerawanan dan gangguan keamanan ketertiban umum serta kebencanaan alam, kedua perlunya peningkatan tata kelola perumahan dan sistem pemerintahan berbasic elektronik, ketiga perlunya pembangunan gender, keempat perlunya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
“Selain itu, perlunya meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan membangun sumber sumber ekonomi kreatif, serta perlunya meningkatkan kuakitas sdm aparatur pemerintag guna mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Sementara pembiayaan pada APBD tahun tahun 2023, yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 3,5 triliun rupiah, pengeluaran pembiayaan sebesar 532 miliyar rupiah, dan dana APBD berkelanjutan sebesar 409 miliyar rupiah.
Total anggaran pada APBD tahun 2024 mencapai 4,5 triliun dan belanja sebesar 7,5 trilun rupiah, maka terdapat anggaran 2,9 trilun rupiah akan ditutup pembiayaan netto.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini disampaikan oleh Bambang Sutiyono mengapresiasi perencanaan APBD tahun 2024 berupa penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Penjabat Bupati dalam mengelola belanja daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan.
“Fraksi PDI Perjuangan optimis bahwa tahun 2024 akan ada perubahan yang lebih baik lagi, terutama bagi kepetingan dan kemakmuran masyarakat Bojonegoro,” terangnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerinda Maftukhan berharap, Raperda APBD tahun 2024 merupakan hasil yang benar benar kajian mendalam dan semua yang tertuang didalamnya baik program maupun setiap rupiah dari APBD tahun 2024. “Serta senantiasa berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Bojonegoro,” tandasnya.
Disisi lain pandangan juru bicara dari fraksi PKB, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, dan Golkar yang diserahkan secara langsung, tidak jauh berbeda dari apa yang sudah di sampaikan daripada Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Gerindra.
Rapat paripurna kemudian kemudian ditutup oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar dan hasil dari nota penjelasan Pj Bupati Bojonegoro serta pandangan fraksi disetujui oleh para anggota DPRD yang hadir. (*/edo)
Pantauan JTV di lokasi, agenda pertama berupa penyampaian nota penjelasan Bupati Bojonegoro terkait raperda tentang APBD tahun 2024 dan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terkait raperda tentang APBD tahun 2024.
Rapat yang telah kuorum dihadiri sebanyak 28 anggota dari total 50 anggota DPRD hadir di gedung paripurna DPRD Bojonegoro. Rapat secara langsung dipimpin oleh Ketua Dprd Abdulloh Umar, wakul Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi dan Mitroatin. Selain itu, hadir pula Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto, Forkopimda, Jajaran OPD Pemkab Bojonegoro.
Dalam nota penjelasan terkait rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024, Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, estimasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar 4,5 triliun rupiah diperoleh dari sumber pendapatan daerah. Masing-masing berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 957 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 3,4 triliun rupiah, dan lain lain sebesar 7,5 miliar rupiah.
“Kedua estimasi belanja daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah, belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 7,5 triliun rupiah. Meliputi rincian diantaranya, belanja operasi 4,8 triliun rupiah, benda 2,3 triliun rupiah, dan belanja tidak terduga sebesar 81 miliar,” jelasnya.
Adriyanto juga mengungkapkan sejumlah potensi permasalahan belanja daerah pada tahun 2024. Pertama kerawanan dan gangguan keamanan ketertiban umum serta kebencanaan alam, kedua perlunya peningkatan tata kelola perumahan dan sistem pemerintahan berbasic elektronik, ketiga perlunya pembangunan gender, keempat perlunya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
“Selain itu, perlunya meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan membangun sumber sumber ekonomi kreatif, serta perlunya meningkatkan kuakitas sdm aparatur pemerintag guna mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Sementara pembiayaan pada APBD tahun tahun 2023, yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 3,5 triliun rupiah, pengeluaran pembiayaan sebesar 532 miliyar rupiah, dan dana APBD berkelanjutan sebesar 409 miliyar rupiah.
Total anggaran pada APBD tahun 2024 mencapai 4,5 triliun dan belanja sebesar 7,5 trilun rupiah, maka terdapat anggaran 2,9 trilun rupiah akan ditutup pembiayaan netto.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini disampaikan oleh Bambang Sutiyono mengapresiasi perencanaan APBD tahun 2024 berupa penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Penjabat Bupati dalam mengelola belanja daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan.
“Fraksi PDI Perjuangan optimis bahwa tahun 2024 akan ada perubahan yang lebih baik lagi, terutama bagi kepetingan dan kemakmuran masyarakat Bojonegoro,” terangnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerinda Maftukhan berharap, Raperda APBD tahun 2024 merupakan hasil yang benar benar kajian mendalam dan semua yang tertuang didalamnya baik program maupun setiap rupiah dari APBD tahun 2024. “Serta senantiasa berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Bojonegoro,” tandasnya.
Disisi lain pandangan juru bicara dari fraksi PKB, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, dan Golkar yang diserahkan secara langsung, tidak jauh berbeda dari apa yang sudah di sampaikan daripada Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Gerindra.
Rapat paripurna kemudian kemudian ditutup oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar dan hasil dari nota penjelasan Pj Bupati Bojonegoro serta pandangan fraksi disetujui oleh para anggota DPRD yang hadir. (*/edo)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
