NGAWI - Angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi tergolong sangat tinggi. Mendasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka kemiskinan tahun 2023 ini sebesar 14,40 persen, meningkat 0,25 point dari tahun 2022 yakni 14,15 persen.
Menyikapi itu, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar menyayangkan masih tingginya angka kemiskinan. Sejauh ini. ia menilai jika masih kurang dalam upaya penanganan dengan cara pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, karena cenderung pada pemberian bantuan langsung.
“Bantuan langsung ini membuat masyarakat hanya akan mengandalkan bantuan dan enggan untuk lebih berdaya,” tegasnya kepada JTV, Rabu (08/11/2023).
Lanjut Heru, banyak program dari Kementerian seperti bekerjasama lembaga pelatihan kerja yang belum termanfaatkan secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para OPD terkait di pemerintah daerah untuk lebih memberikan bekal ilmu, pengalaman atau kompetensi bagi warga agar mampu berusaha dan menciptakan peluang usaha.
“Sehingga masyarakat akan lebih berusaha dan tidak hanya mengandalkan dari program bantuan pemerintah,” imbuhnya menegaskan.
Heru meminta agar pemda kembali melakukan evaluasi terhadap kegiatan program pengentasan kemiskinan. Termasuk sejauh mana untuk efektivitas dari setiap program tersebut. (ito/rok)
Menyikapi itu, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar menyayangkan masih tingginya angka kemiskinan. Sejauh ini. ia menilai jika masih kurang dalam upaya penanganan dengan cara pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, karena cenderung pada pemberian bantuan langsung.
“Bantuan langsung ini membuat masyarakat hanya akan mengandalkan bantuan dan enggan untuk lebih berdaya,” tegasnya kepada JTV, Rabu (08/11/2023).
Lanjut Heru, banyak program dari Kementerian seperti bekerjasama lembaga pelatihan kerja yang belum termanfaatkan secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para OPD terkait di pemerintah daerah untuk lebih memberikan bekal ilmu, pengalaman atau kompetensi bagi warga agar mampu berusaha dan menciptakan peluang usaha.
“Sehingga masyarakat akan lebih berusaha dan tidak hanya mengandalkan dari program bantuan pemerintah,” imbuhnya menegaskan.
Heru meminta agar pemda kembali melakukan evaluasi terhadap kegiatan program pengentasan kemiskinan. Termasuk sejauh mana untuk efektivitas dari setiap program tersebut. (ito/rok)
