BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penyelidikan terhadap pemberian bantuan keuangan khusus desa (BKKD) berupa mobil siaga ke seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, diduga terdapat penyimpangan dalam pengadaan mobil tersebut.
Dalam penyelidikan tersebut, penyidik Kejari Bojonegoro telah menghadirkan sedikitnya 15 saksi mulai dari Kepala Desa (Kades), tim pelaksana (Timlak), Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bojonegoro M. Arwan hingga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Murtadlo.
Pantauan JTV di Kantor Kejari setempat Selasa (14/11/2023), Kadinsos dan Kepala Bappeda datang ke Kejari Bojonegoro sebagai saksi atas dugaan penyimpangan mobil siaga tersebut.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditia Sulaeman membenarkan terkait pemanggilan 2 Kepala Dinas tersebut. Menurutnya, pemanggilan terhadap keduanya guna melakukan penyelidikan terkait penyimpangan pengadaan mobil siaga.
“Benar, hari ini ada 2 kepala dinas (yang diperiksa, red). Dinas Sosial dan Dinas Bappeda,” ungkapnya.
Lanjut Aditia, selain Kepala Dinas, pihaknya juga sudah meminta keterangan sebanyak 15 saksi, mulai dari Kepala Desa hingga Timlak.
“Semuanya kita periksa hari ini. Statusnya sebagai saksi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro M. Arwan juga tak mengelak kehadirannya di Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk diperiksa perihal dugaan penyimpangan pengadaan mobil siaga. Namun, dirinya tak bicara banyak soal pemeriksaan.
“Iya (diperiksa, red), belum selesai mas,” tegasnya singkat kepada awak media.
Diketahui, sebelumnya Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengungkapkan temuan selisih harga mobil siaga yang diberikan Pemkab Bojonegoro kepada seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. (lim/rok)
