BOJONEGORO - Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih berlangsung pada November tahun 2024 mendatang. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan anggaran untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan Bupati dan Gubernur tersebut.
Ketua KPU Bojonegoro Fathur Rohman mengatakan, sesuai arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada serentak tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 81 miliar rupiah.
Pengajuan tersebut telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah yang diajukan. “Kami dengan PJ Bupati Bojonegoro juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHP di Pendopo Pemkab Bojonegoro,” ungkapnya kepada JTV, kamis (16/11/2023).
Anggaran 81 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024, sebagian besar diperuntukan untuk gaji adhoc atau panitia pemililihan. Mulai dari KPU Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Tingkat TPS.
“Prosentasinya diperkirakan mencapai 60 persen untuk gaji adhoc. Sedangkan sisanya untuk biaya kegiatan dan pengadaan logistik,” imbuh Fathur Rohman.
Sementara untuk pemilu legislatif dan Presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari KPU pusat. Saat ini pihak KPU Bojonegoro telah melakukan berbagai kesiapan, seperti deklarasi pemilu damai, kesiapan kampanye hingga logistik pemilu. (lim/rok)
Ketua KPU Bojonegoro Fathur Rohman mengatakan, sesuai arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada serentak tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 81 miliar rupiah.
Pengajuan tersebut telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah yang diajukan. “Kami dengan PJ Bupati Bojonegoro juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHP di Pendopo Pemkab Bojonegoro,” ungkapnya kepada JTV, kamis (16/11/2023).
Anggaran 81 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024, sebagian besar diperuntukan untuk gaji adhoc atau panitia pemililihan. Mulai dari KPU Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Tingkat TPS.
“Prosentasinya diperkirakan mencapai 60 persen untuk gaji adhoc. Sedangkan sisanya untuk biaya kegiatan dan pengadaan logistik,” imbuh Fathur Rohman.
Sementara untuk pemilu legislatif dan Presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari KPU pusat. Saat ini pihak KPU Bojonegoro telah melakukan berbagai kesiapan, seperti deklarasi pemilu damai, kesiapan kampanye hingga logistik pemilu. (lim/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
