TUBAN - Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Imran Sulaiman di Gedung Graha Sandya, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, diwarnai aksi demo seorang petani, Kamis (23/11/2023).
Petani ini meminta agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian segera dicabut.
Pantauan JTV di lokasi, aksi ini dilakukan dengan cara membentang spanduk tuntutan di depan lokasi acara. Jumantoro yang mengaku mewakili Asosiasi Petani Pangan Indonesia Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, pencabutan permentan ini dinilai sangat diperlukan. Pasalnya, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok penurunan produksi pertanian.
“Selama Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tidak dicabut, kedaulatan pangan hanyalah omong kosong dan tidak akan bisa terwujud,” tegasnya.
Namun, aksi yang dilakukan Jumantoro tak berlangsung lama. Pasalnya, Satpol PP Tuban langsung mendatanginya dan memintanya agar menurunkan spanduk tersebut.
Dalam aksi ini, Jumantoro juga meminta agar Menteri Pertanian mengembalikan subsidi pupuk dari 9 komoditi menjadi 70 komoditi.
“Saya hanya ingin petani itu bisa sejahtera, seperti profesi lain dan saya harap pak Menteri Pertanian mendukung tuntutan saya ini,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman berjanji akan segera mencabut permentan tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Sehingga para petani bisa kembali merasakan pupuk bersubsidi.
“Tadi saya sudah dialog dengan penyuluh dan petani terkait data petani dan permentan itu. Setelah ini akan saya cabut dan saya ganti dengan yang baru,” tegasnya. (dzi/rok)
Petani ini meminta agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian segera dicabut.
Pantauan JTV di lokasi, aksi ini dilakukan dengan cara membentang spanduk tuntutan di depan lokasi acara. Jumantoro yang mengaku mewakili Asosiasi Petani Pangan Indonesia Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, pencabutan permentan ini dinilai sangat diperlukan. Pasalnya, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok penurunan produksi pertanian.
“Selama Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tidak dicabut, kedaulatan pangan hanyalah omong kosong dan tidak akan bisa terwujud,” tegasnya.
Namun, aksi yang dilakukan Jumantoro tak berlangsung lama. Pasalnya, Satpol PP Tuban langsung mendatanginya dan memintanya agar menurunkan spanduk tersebut.
Dalam aksi ini, Jumantoro juga meminta agar Menteri Pertanian mengembalikan subsidi pupuk dari 9 komoditi menjadi 70 komoditi.
“Saya hanya ingin petani itu bisa sejahtera, seperti profesi lain dan saya harap pak Menteri Pertanian mendukung tuntutan saya ini,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman berjanji akan segera mencabut permentan tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Sehingga para petani bisa kembali merasakan pupuk bersubsidi.
“Tadi saya sudah dialog dengan penyuluh dan petani terkait data petani dan permentan itu. Setelah ini akan saya cabut dan saya ganti dengan yang baru,” tegasnya. (dzi/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
