BOJONEGORO - Pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2024 mendatang, direncakan melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Pj Bupati Bojonegoro mengajak gapoktan maksimalkan pengadaan pupuk bersubsidi agar penyaluran ke petani berjalan lancar.
Ajakan tersebut disampaikan Pj Bupati saat acara focus group discussion (FGD) penyusunan E-RDKK pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024 di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (23/11/2023).
Pantauan JTV, selain dihadiri Pj Bupati Bojonegoro, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, perwakilan PT Petrokimia Gresik, distributor pupuk bersubsidi, perwakilan pemilik kios ecer pupuk bersubsidi, perwakilan ketua kelompok tani, koordinator penyuluh DKPP dan tamu undangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Helmy Elizabeth, dalam laporannya mengungkapkan, pupuk merupakan kebutuhan dasar para petani sebagai sarana produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Dalam hal ini, Pemkab bertugas memastikan ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani.
“Terkait usulan pupuk subsidi telah dilakukan penginputan data ke dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-Rdkk) mulai 3 November 2023 lalu hingga 5 Desember 2023 mendatang. Kami juga telah melaksanakan pengusulan sebelum rentang waktu tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya mengatakan, pupuk menjadi barang mahal karena kebutuhan yang tinggi dan tidak diproduksi sendiri. Menurut data, kebutuhan pupuk nasional mencapai 12 juta ton pertahun.
“Sementara yang dapat diproduksi sendiri mencapai 3 juta ton dan pupuk yang diimpor sebanyak kurang lebih 6 juta ton. Sehingga kebutuhan 3 juta ton ini masih belum terpenuhi,” ungkapnya.
Untuk itu, Pj Bupati Bojonegoro mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk koordinasi dan bekerjasama dalam jaringan dan pengadaan pupuk subsidi tersebut. Terutama peran dari gabungan kelompok tani (gapoktan).
Diketahui, pada 2024 mendatang, aturan alokasi pupuk subsidi akan kembali berubah menggunakan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Setelah sebelumnya, pada 2023 ini alokasi pupuk bersubsidi menggunakan e-alokasi. (lim/rok)
Ajakan tersebut disampaikan Pj Bupati saat acara focus group discussion (FGD) penyusunan E-RDKK pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024 di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (23/11/2023).
Pantauan JTV, selain dihadiri Pj Bupati Bojonegoro, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, perwakilan PT Petrokimia Gresik, distributor pupuk bersubsidi, perwakilan pemilik kios ecer pupuk bersubsidi, perwakilan ketua kelompok tani, koordinator penyuluh DKPP dan tamu undangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Helmy Elizabeth, dalam laporannya mengungkapkan, pupuk merupakan kebutuhan dasar para petani sebagai sarana produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Dalam hal ini, Pemkab bertugas memastikan ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani.
“Terkait usulan pupuk subsidi telah dilakukan penginputan data ke dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-Rdkk) mulai 3 November 2023 lalu hingga 5 Desember 2023 mendatang. Kami juga telah melaksanakan pengusulan sebelum rentang waktu tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya mengatakan, pupuk menjadi barang mahal karena kebutuhan yang tinggi dan tidak diproduksi sendiri. Menurut data, kebutuhan pupuk nasional mencapai 12 juta ton pertahun.
“Sementara yang dapat diproduksi sendiri mencapai 3 juta ton dan pupuk yang diimpor sebanyak kurang lebih 6 juta ton. Sehingga kebutuhan 3 juta ton ini masih belum terpenuhi,” ungkapnya.
Untuk itu, Pj Bupati Bojonegoro mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk koordinasi dan bekerjasama dalam jaringan dan pengadaan pupuk subsidi tersebut. Terutama peran dari gabungan kelompok tani (gapoktan).
Diketahui, pada 2024 mendatang, aturan alokasi pupuk subsidi akan kembali berubah menggunakan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Setelah sebelumnya, pada 2023 ini alokasi pupuk bersubsidi menggunakan e-alokasi. (lim/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
