BOJONEGORO - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, memuji upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/12/2023) pagi.
Dalam kesempatan ini, Nunung Nuryartono menyampaikan, berdasarkan intruksi dari Presiden program prioritas nasional yakni kemiskinan ekstrem agar di tahun 2024 bisa mencapai 0 persen. Melalui satu data sasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrem (PPKE), angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan drastis.
“Mulai dari tahun 2021 di angka 2,14 persen, tahun 2022 menyentuh angka 2,4 persen, dan di tahun 2023 menunjukkan angka 1,12 persen,” jelasnya kepada JTV
Guna menuju tahun 2024 kemiskinan mencapai 0 persen, ia menilai perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Adapun langkah yang perlu dilakukan melalui konvergensi, diantaranya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalisir kemiskinan,” imbuhnya.
Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, Nunung Nuryartono memuji penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena berjalan selaras dengan program pemerintah pusat.
“Hal itu terbukti dimana Kabupaten Bojonegoro secara langsung memantau kemiskinan melalui data kemiskinan daerah atau Damisda yang merupakan kumpulan beberapa data dari DTKS, PPKE, dan data BPS sebagai indikatornya,” tandasnya.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan, diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. “Sehingga apa yang diintruksikan oleh Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ektrim 0 persen bisa berjalan masif,” bebernya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, pihaknya komitmen dan serius dalam menangani kemiskinan ekstrem. Yakni dengan menaikkan penambahan bantuan untuk masyarakat serta kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun insfratuktur.
“Kami targetkan, tahun depan kemiskinan di Bojonegoro bisa turun di bawah angka 1 persen,” tegasnya.
Sekedar diketahui, kegiatan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi daerah.
Hadir dalam rapat koordinasi daerah, Bupati atau Walikota se Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, jajaran staf ahli, bappeda se Provinsi Jawa Timur, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, serta dihadiri jajaran kepala OPD.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan bappeda dari masing masing Kabupaten/Kota untuk menyampaikan program prioritas dalam penanganan kemiskinan di tiap wilayah. (edo/rok)
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/12/2023) pagi.
Dalam kesempatan ini, Nunung Nuryartono menyampaikan, berdasarkan intruksi dari Presiden program prioritas nasional yakni kemiskinan ekstrem agar di tahun 2024 bisa mencapai 0 persen. Melalui satu data sasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrem (PPKE), angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan drastis.
“Mulai dari tahun 2021 di angka 2,14 persen, tahun 2022 menyentuh angka 2,4 persen, dan di tahun 2023 menunjukkan angka 1,12 persen,” jelasnya kepada JTV
Guna menuju tahun 2024 kemiskinan mencapai 0 persen, ia menilai perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Adapun langkah yang perlu dilakukan melalui konvergensi, diantaranya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalisir kemiskinan,” imbuhnya.
Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, Nunung Nuryartono memuji penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena berjalan selaras dengan program pemerintah pusat.
“Hal itu terbukti dimana Kabupaten Bojonegoro secara langsung memantau kemiskinan melalui data kemiskinan daerah atau Damisda yang merupakan kumpulan beberapa data dari DTKS, PPKE, dan data BPS sebagai indikatornya,” tandasnya.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan, diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. “Sehingga apa yang diintruksikan oleh Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ektrim 0 persen bisa berjalan masif,” bebernya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, pihaknya komitmen dan serius dalam menangani kemiskinan ekstrem. Yakni dengan menaikkan penambahan bantuan untuk masyarakat serta kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun insfratuktur.
“Kami targetkan, tahun depan kemiskinan di Bojonegoro bisa turun di bawah angka 1 persen,” tegasnya.
Sekedar diketahui, kegiatan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi daerah.
Hadir dalam rapat koordinasi daerah, Bupati atau Walikota se Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, jajaran staf ahli, bappeda se Provinsi Jawa Timur, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, serta dihadiri jajaran kepala OPD.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan bappeda dari masing masing Kabupaten/Kota untuk menyampaikan program prioritas dalam penanganan kemiskinan di tiap wilayah. (edo/rok)
