KABAR APIK - Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DWP DJPK) dan Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DWP DJPPR), serta tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro menggelar bakti sosial di Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jum’at (26/01/2024) pagi.
Pantauan JTV di lokasi, kedatangan rombongan di balai desa setempat yang didampingi Kepala Dinas Pmd, Dinas Sosial Serta Dinas Kesehatan, disambut antusias oleh warga. Rombongan langsung melihat kegiatan posyadu dari ibu-ibu PKK serta tim kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak anak, serta lansia.
Tak hanya itu, Ketua DWP DJPK dan DWP DJJPK serta Ketua Penggerak Pkk Kabupaten Bojonegoro, juga berdialog dengan warga. Dalam kegiatan sosial yang dikemas bakti sosial ini, rombongan juga membagikan sebanyak 300 paket donasi. Terdiri dari 160 paket di alokasikan untuk makanan tambahan balita stunting, sementara 140 lainnya di alokasikan untuk lansia.
Paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adriyanto dan Ketua DWP DJPK Astrid Luky Afirman, kepada balita stuntung, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro, Dian Adiyanti Adriyanto mengatakan, kegiatan ini digelar dalam upaya mendukung program pemerintah untuk penurunan angka stunting. Angka stunting di Kabupaten Bojonegoro tergolong masih tinggi.
Berdasarkan laporan aplikasi sigizi terpadu elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Hingga akhir tahun 2023 masih ada sebanyak 1.501 anak balita dinyatakan stunting. Jumlah tersebut setara prevalensi 2,12 persen.
“Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya prevalensinya 2,39 persen. Pelan namun pasti, upaya percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan semua pihak di Bojonegoro membuahkan hasil,” tegasnya.
Hal ini didukung oleh pemerintah daerah yang membuat layanan posyandu semakin baik dan selaras dengan kebijakan kementerian kesehatan untuk mengintegrasikan dan revitalisasikan pelayaanan kesehatan primer. Tujuannya untuk menguatkan pelayanan posyandu di desa-desa.
“Transformasi pelayanan kesehatan posyandu yang sekarang digalakkan, meliputi 5 langkah. Diantaranya penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan singkronisasi hasil pelayanan,” Imbuh Dian Adiyanti Adriyanto.
Lanjutnya, transformasi tersebut dinilai sudah sangat meningkat, ditambah adanya kunjungan ke rumah dengan cara jemput bola, memberikan kelas ibu hamil, kelas ibu balita di posyandu. Pencegahan stunting sendiri, dapat dicegah dengan memberikan makanan yang sehat kepada balita, dan makanan tambahan yang sehat.
“Penurunan angka prevelensi stunting tidak akan bisa dicapai, jika tidak ada kerjasama semua pihak di lintas sektoral. Mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan harus saling bekerjasama untuk menurunkan stunging, dan mencegah terjadinya stunting,” tandasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro juga mengucapkan terimakasih kepada DWP DJPK dan DWP DJPPR yang sudah memberikan sumbangsih serta berbagi kepada warga yang membutuhkan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kesehatan posyandu penggerak PKK yang sudah meluangkan waktu berjuang bersama menberikan pelayanan kesehatan, serta berupaya penuh dalam menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DWP DJPK Kemenkeu, Astrid Luky Afirman menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari dharma wanita persatuan kementerian keuangan. Kali ini, kegiatan bakti sosial berkolaborasi antara DWP DJPK, DJPPR dan tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Astrid Luky Afirman menyampaikan bahwa stunting menjadi perhatian khusus pemerintah indonesia. Menggingat pada tahun 2045 mendatang, indonesia menjadi negara maju serta menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.
“Sejak tahun 2012, Indonesia mendapat bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut tidak serta merta bisa mewujudkan indonesia emas, jika tidak dibarengi dengan usia produktif yang berkualitas,” jelasnya.
Salah satu penghambatnya adalah tingginya angka stunting. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak menggelar acara di Kabupaten Bojonegoro, sebagai upaya mendorong program percepatan penanganan stunting.
Setelah menggelar bakti sosial, seluruh rombongan mengakhiri kegiatan dengan berkunjung ke tempat pembuatan batik kembang mayang.
Disini, DWP DJPK dan DWP DJPPR serta ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, melihat cara pembuatan batik mulai dari proses mencetak secara manual menggunakan canting, proses mewarnai hingga proses perendaman kain batik. (edo/rok)
Pantauan JTV di lokasi, kedatangan rombongan di balai desa setempat yang didampingi Kepala Dinas Pmd, Dinas Sosial Serta Dinas Kesehatan, disambut antusias oleh warga. Rombongan langsung melihat kegiatan posyadu dari ibu-ibu PKK serta tim kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak anak, serta lansia.
Tak hanya itu, Ketua DWP DJPK dan DWP DJJPK serta Ketua Penggerak Pkk Kabupaten Bojonegoro, juga berdialog dengan warga. Dalam kegiatan sosial yang dikemas bakti sosial ini, rombongan juga membagikan sebanyak 300 paket donasi. Terdiri dari 160 paket di alokasikan untuk makanan tambahan balita stunting, sementara 140 lainnya di alokasikan untuk lansia.
Paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adriyanto dan Ketua DWP DJPK Astrid Luky Afirman, kepada balita stuntung, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro, Dian Adiyanti Adriyanto mengatakan, kegiatan ini digelar dalam upaya mendukung program pemerintah untuk penurunan angka stunting. Angka stunting di Kabupaten Bojonegoro tergolong masih tinggi.
Berdasarkan laporan aplikasi sigizi terpadu elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Hingga akhir tahun 2023 masih ada sebanyak 1.501 anak balita dinyatakan stunting. Jumlah tersebut setara prevalensi 2,12 persen.
“Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya prevalensinya 2,39 persen. Pelan namun pasti, upaya percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan semua pihak di Bojonegoro membuahkan hasil,” tegasnya.
Hal ini didukung oleh pemerintah daerah yang membuat layanan posyandu semakin baik dan selaras dengan kebijakan kementerian kesehatan untuk mengintegrasikan dan revitalisasikan pelayaanan kesehatan primer. Tujuannya untuk menguatkan pelayanan posyandu di desa-desa.
“Transformasi pelayanan kesehatan posyandu yang sekarang digalakkan, meliputi 5 langkah. Diantaranya penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan singkronisasi hasil pelayanan,” Imbuh Dian Adiyanti Adriyanto.
Lanjutnya, transformasi tersebut dinilai sudah sangat meningkat, ditambah adanya kunjungan ke rumah dengan cara jemput bola, memberikan kelas ibu hamil, kelas ibu balita di posyandu. Pencegahan stunting sendiri, dapat dicegah dengan memberikan makanan yang sehat kepada balita, dan makanan tambahan yang sehat.
“Penurunan angka prevelensi stunting tidak akan bisa dicapai, jika tidak ada kerjasama semua pihak di lintas sektoral. Mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan harus saling bekerjasama untuk menurunkan stunging, dan mencegah terjadinya stunting,” tandasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro juga mengucapkan terimakasih kepada DWP DJPK dan DWP DJPPR yang sudah memberikan sumbangsih serta berbagi kepada warga yang membutuhkan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kesehatan posyandu penggerak PKK yang sudah meluangkan waktu berjuang bersama menberikan pelayanan kesehatan, serta berupaya penuh dalam menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DWP DJPK Kemenkeu, Astrid Luky Afirman menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari dharma wanita persatuan kementerian keuangan. Kali ini, kegiatan bakti sosial berkolaborasi antara DWP DJPK, DJPPR dan tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Astrid Luky Afirman menyampaikan bahwa stunting menjadi perhatian khusus pemerintah indonesia. Menggingat pada tahun 2045 mendatang, indonesia menjadi negara maju serta menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.
“Sejak tahun 2012, Indonesia mendapat bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut tidak serta merta bisa mewujudkan indonesia emas, jika tidak dibarengi dengan usia produktif yang berkualitas,” jelasnya.
Salah satu penghambatnya adalah tingginya angka stunting. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak menggelar acara di Kabupaten Bojonegoro, sebagai upaya mendorong program percepatan penanganan stunting.
Setelah menggelar bakti sosial, seluruh rombongan mengakhiri kegiatan dengan berkunjung ke tempat pembuatan batik kembang mayang.
Disini, DWP DJPK dan DWP DJPPR serta ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, melihat cara pembuatan batik mulai dari proses mencetak secara manual menggunakan canting, proses mewarnai hingga proses perendaman kain batik. (edo/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News