BOJONEGORO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten di aula KPU setempat, Senin (26/02/2024) kemarin. Rekap ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 28 Februari 2024.
Rekapitulasi tingkat Kabupaten ini dihadiri oleh PPK, Bawaslu, dan saksi dari masing-masing partai politik peserta pemilu 2024.
Pantauan JTV di lokasi, pada hari pertama, rekapitulasi diwarnai hujan interupsi. Para saksi partai politik menyampaikan kesalahan input hasil di beberapa TPS.
Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan tersebut, dilakukan koreksi bersama dengan para saksi, Bawaslu dan kemudian dibenarkan.
Ketua KPU Bojonegoro Fathkur Rohman mengatakan, proses rekap ketika ada keberatan saksi kaitan dengan D hasil, maka akan dimintai materi bahan keberatan yang mana, kemudian nanti akan dibuka ulang C hasil.
“Untuk interupsi dari saksi partai itu biasa karena untuk mengawal dan memastikan suara apakah sudah benar ataupun tidak. Jika terbukti terjadi kesalahan, maka wajib dilakukan koreksi, sesuai data yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo mengatakan, jika terdapat beda hasil rekap di tingkat Kabupaten, maka KPU wajib menyesuaikan dan melakukan pembetulan ketidaksesuaian antara form C hasil dengan D hasil.
“Selanjutnya, kami juga akan melakukan analisis serta mengkaji untuk memastikan kekeliruan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. karena, ada rekap sebanyak 4 desa yang C hasil dengan D hasilnya yang tidak sama,” tegasnya. (edo/rok)
Rekapitulasi tingkat Kabupaten ini dihadiri oleh PPK, Bawaslu, dan saksi dari masing-masing partai politik peserta pemilu 2024.
Pantauan JTV di lokasi, pada hari pertama, rekapitulasi diwarnai hujan interupsi. Para saksi partai politik menyampaikan kesalahan input hasil di beberapa TPS.
Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan tersebut, dilakukan koreksi bersama dengan para saksi, Bawaslu dan kemudian dibenarkan.
Ketua KPU Bojonegoro Fathkur Rohman mengatakan, proses rekap ketika ada keberatan saksi kaitan dengan D hasil, maka akan dimintai materi bahan keberatan yang mana, kemudian nanti akan dibuka ulang C hasil.
“Untuk interupsi dari saksi partai itu biasa karena untuk mengawal dan memastikan suara apakah sudah benar ataupun tidak. Jika terbukti terjadi kesalahan, maka wajib dilakukan koreksi, sesuai data yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo mengatakan, jika terdapat beda hasil rekap di tingkat Kabupaten, maka KPU wajib menyesuaikan dan melakukan pembetulan ketidaksesuaian antara form C hasil dengan D hasil.
“Selanjutnya, kami juga akan melakukan analisis serta mengkaji untuk memastikan kekeliruan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. karena, ada rekap sebanyak 4 desa yang C hasil dengan D hasilnya yang tidak sama,” tegasnya. (edo/rok)
