KABAR APIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Pj. Bupati Bojonegoro tahun 2023 di Kantor DPRD setempat, Rabu (13/03/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua #Dprd Abdulloh Umar. Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, dan segenap anggota DPRD, kemudian Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, staf ahli Pemkab Bojonegoro, serta seluruh jajaran OPD dan jajaran Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam agenda menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023, Pj. Bupati Bojonegoro menyampaikan LKPJ tahun ini mengambil tema 'Penguatan Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Melalui Pengelolaan Infrastruktur Mantap yang Berkelanjutan dan Transformasi Digital dalam Semua Aspek Pembangunan'.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua #Dprd Abdulloh Umar. Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, dan segenap anggota DPRD, kemudian Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, staf ahli Pemkab Bojonegoro, serta seluruh jajaran OPD dan jajaran Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Dalam agenda menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023, Pj. Bupati Bojonegoro menyampaikan LKPJ tahun ini mengambil tema 'Penguatan Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Melalui Pengelolaan Infrastruktur Mantap yang Berkelanjutan dan Transformasi Digital dalam Semua Aspek Pembangunan'.
Dalam laporannya, Pj Bupati Adriyanto menjelaskan Kabupaten Bojonegoro memiliki target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 5,45 triliun dan terealisasi diatas target, yakni Rp 6,01 triliun atau setara 110,28 persen. Pendapatan ini meningkat dari dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar Rp 5,76 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 5,90 triliun.
“Sedangkan target belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 8,07 triliun dan terealisasi Rp 6,34 triliun, atau setara dengan 78,63 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto juga memaparkan capaian indikator makro, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 71,8. Juga angka kemiskinan menurun dari 12,21 persen tahun 2022 menjadi 12,18 persen tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 menurun dari 4,69 persen menjadi 4,63 persen. “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas pada tahun 2023 sebesar 2,47 persen,” lanjutnya.
Sementara inflasi Kabupaten Bojonegoro selama 3 tahun stabil pada kisaran 2-3 persen. Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah IHK (Indeks Harga Konsumen).
“Sedangkan indeks gini (IG) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 0,283,” ujar Pj. Bupati Bojonegoro.
Selain itu, untuk indek kerukunan umat beragama (IKUB) Kabupaten Bojonegoro mengalami tren meningkat tiap tahun. Nilai IKUB dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan 1.15 poin, yakni sebesar 81,7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bojonegoro tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, sebesar 90,98. Dan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 adalah 71,96 dengan kategori BB.
“Pemkab bojonegoro akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berkesinambungan membangun komitmen bersama dalam menyusun anggaran daerah demi kesejahteraan sosial. Juga meningkatkan daya saing daerah,” tegas Adriyanto.
“Sedangkan target belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 8,07 triliun dan terealisasi Rp 6,34 triliun, atau setara dengan 78,63 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto juga memaparkan capaian indikator makro, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 71,8. Juga angka kemiskinan menurun dari 12,21 persen tahun 2022 menjadi 12,18 persen tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 menurun dari 4,69 persen menjadi 4,63 persen. “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas pada tahun 2023 sebesar 2,47 persen,” lanjutnya.
Sementara inflasi Kabupaten Bojonegoro selama 3 tahun stabil pada kisaran 2-3 persen. Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah IHK (Indeks Harga Konsumen).
“Sedangkan indeks gini (IG) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 0,283,” ujar Pj. Bupati Bojonegoro.
Selain itu, untuk indek kerukunan umat beragama (IKUB) Kabupaten Bojonegoro mengalami tren meningkat tiap tahun. Nilai IKUB dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan 1.15 poin, yakni sebesar 81,7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bojonegoro tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, sebesar 90,98. Dan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 adalah 71,96 dengan kategori BB.
“Pemkab bojonegoro akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berkesinambungan membangun komitmen bersama dalam menyusun anggaran daerah demi kesejahteraan sosial. Juga meningkatkan daya saing daerah,” tegas Adriyanto.
Diakhir laporannya, Pj Bupati Adriyanto juga memaparkan capaian indikator kinerja masing masing urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023. Yakni terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung, 4 unsur penunjang, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum. Selain itu juga ada 12 capaian penghargaan nasional dan juga 12 prestasi regional yang diraih Bojonegoro selama tahun 2023. (lim/rok)
