TUBAN - Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Tuban, diwarnai kerusuhan, Selasa (13/08/2024) siang. Sejumlah orang misterius berusaha menyerang calon Bupati dan wakil Bupati yang sedang menggelar agenda kampanye terbuka.
Kerusuhan berlanjut saat pencoblosan hingga rekapitulasi suara. Massa pendukung salah satu calon menolak hasil pemungutan suara yang dinilai sarat kecurangan. Mereka menggeruduk kantor kpu kabupaten setempat, untuk menolak hasil penghitungan suara dan berusaha membubarkan proses rekapitulasi suara.
Ribuan massa aksi kemudian dihadang aparat kepolisian. Massa yang emosi melempari petugas menggunakan benda-benda keras. Berbagai strategi pengamanan diterapkan untuk menghalau massa, mulai mengerahkan dalmas hingga menerjunkan brimob beserta water canon.
Bukannya berhenti, massa semakin anarkis dan merusak fasilitas umum. Akibatnya, beberapa provokator harus dilumpuhkan menggunakan tembakan terukur. Mereka kemudian diamankan ke Mapolres Tuban.
Namun, kerusuhan hanyalah bagian dari simulasi pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan di halaman belakang Polres Tuban.
Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, kegiatan simulasi ini bertujuan agar petugas keamanan siap menghadapi situasi darurat.. Sebab, kerusuhan dalam pelaksanaan pilkada pernah terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2006 silam.
“Ini sebagai salah satu antisipasi dan bentuk kesiapan kami serta para pihak terkait dalam menghadapi berbagai situasi pada pilkada serentak tahun ini,” jelasnya kepada awak media.
Lanjutnya, pada pilkada serentak tahun 2024, ribuan personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Diantaranya polri sebanyak 530 personil, 350 personel TNI, 3.760 personil linmas, serta unsur lain seperti Satpol PP dan Dishub.
“Pola pengamanannya nantinya satu Polri dan TNI dan 4 linmas untuk TPS rawan,” imbuh AKBP Oskar Syamsuddin.
Sekedar diketahui, pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Selain kesiapan dari unsur penyelenggara, pengamanan juga menjadi salah satu kunci agar pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib. (dzi/rok)
Kerusuhan berlanjut saat pencoblosan hingga rekapitulasi suara. Massa pendukung salah satu calon menolak hasil pemungutan suara yang dinilai sarat kecurangan. Mereka menggeruduk kantor kpu kabupaten setempat, untuk menolak hasil penghitungan suara dan berusaha membubarkan proses rekapitulasi suara.
Ribuan massa aksi kemudian dihadang aparat kepolisian. Massa yang emosi melempari petugas menggunakan benda-benda keras. Berbagai strategi pengamanan diterapkan untuk menghalau massa, mulai mengerahkan dalmas hingga menerjunkan brimob beserta water canon.
Bukannya berhenti, massa semakin anarkis dan merusak fasilitas umum. Akibatnya, beberapa provokator harus dilumpuhkan menggunakan tembakan terukur. Mereka kemudian diamankan ke Mapolres Tuban.
Namun, kerusuhan hanyalah bagian dari simulasi pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan di halaman belakang Polres Tuban.
Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, kegiatan simulasi ini bertujuan agar petugas keamanan siap menghadapi situasi darurat.. Sebab, kerusuhan dalam pelaksanaan pilkada pernah terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2006 silam.
“Ini sebagai salah satu antisipasi dan bentuk kesiapan kami serta para pihak terkait dalam menghadapi berbagai situasi pada pilkada serentak tahun ini,” jelasnya kepada awak media.
Lanjutnya, pada pilkada serentak tahun 2024, ribuan personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Diantaranya polri sebanyak 530 personil, 350 personel TNI, 3.760 personil linmas, serta unsur lain seperti Satpol PP dan Dishub.
“Pola pengamanannya nantinya satu Polri dan TNI dan 4 linmas untuk TPS rawan,” imbuh AKBP Oskar Syamsuddin.
Sekedar diketahui, pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Selain kesiapan dari unsur penyelenggara, pengamanan juga menjadi salah satu kunci agar pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib. (dzi/rok)
