BOJONEGORO - Insiden kericuhan yang berakhir dengan pembatalan debat pertama Pilkada Bojonegoro tahun 2024, viral dan menjadi perbincangan hangat serta menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.
Kejadian tersebut juga ditanggapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Pasca kejadian, KPU Jatim langsung memang KPU Bojonegoro untuk memberikan penjelasan terkait kejadian itu.
Dikonfirmasi melalui sambungan telephon, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan, pihaknya telah memanggil KPU Bojonegoro untuk dimintai penjelasan terkait insiden debat pilkada yang berlangsung ricuh.
“Pemanggilan dilakukan untuk memberikan saran dan masukan, agar dalam pelaksanaan fasilitasi debat publik berikutnya tidak terjadi kejadian serupa,” ungkapnya kepada JTV, Rabu (23/10/2024).
Menurut Aang, sebelum debat digelar, kedua paslon hingga bawaslu sudah sepakat terkait format yang ditawarkan dan dituangkan dalam berita acara. Namun, pada hari pelaksanaan, salah satu paslon tidak sepakat dengan konsep debat tersebut.
“Memang dalam aturan KPU tidak secara spesifik menjelaskan terkait format debat. Hanya saja, dalam konteks pemilihan kepala daerah, jumlah pelaksanaan fasilitasi debat maksimal dilakukan sebanyak 3 kali,” imbuhnya.
Sehingga menurutnya, secara ideal, bisa memberikan ruang kepada pasangan calon baik calon bupati maupun wakil bupati untuk menyampaikan visi maupun misi, program dan gagasan, sehingga apa yang mereka tawarkan bisa sampai kepada masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, debat pertama antar calon Wakil Bupati Bojonegoro berlangsung ricuh dan terpaksa dihentikan. Pasalnya, Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Farida Hidayati, mengajak pasangannya Teguh Haryono untuk mendampinginya guna menyampaikan visi misi.
Keberadaan Teguh di podium, lantas membuat moderator mencoba menempuh interupsi, namun intrupsi tersebut tidak di indahkan dan membuat suasana debat tidak terkendali. (edo/rok)
