KABAR APIK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar bimbingan teknis pengarusutamaan gender (PUG) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparat penegak hukum (APH), di Hotel Eastern Jl. Veteran Bojonegoro, Rabu (15/10/2024) pagi.
Turut hadir dalam bimtek ini Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Ninik Susmiati, Kepala OPD, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Pengadilan serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Pj. Bupati Bojonegoro, Asisten Administrasi Umum Setda Bojonegoro Ninik Susmiati menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender telah dilakukan sejak lama.
Ninik Susmiati menjelaskan, sebagai solusi dari permasalahan isu ketidakadilan gender, maka p-u-g diperlukan sebagai alat untuk merencanakan strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, efektif dan berkeadilan gender.
“Dengan diselenggarakannya bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya usai acara.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro, Heru Sugiarto menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan pedoman bagi OPD dan aparat penegak hukum dalam penganggaran daerah yang responsif gender sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan analisis gender dalam penyusunan dan penganggarannya.
“Hasil yang diharapkan mendapatkan anggaran yang responsif gender yang akan meningkatkan IPM IPG,” tandasnya. (*/lim)
Turut hadir dalam bimtek ini Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Ninik Susmiati, Kepala OPD, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Pengadilan serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Pj. Bupati Bojonegoro, Asisten Administrasi Umum Setda Bojonegoro Ninik Susmiati menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender telah dilakukan sejak lama.
Ninik Susmiati menjelaskan, sebagai solusi dari permasalahan isu ketidakadilan gender, maka p-u-g diperlukan sebagai alat untuk merencanakan strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, efektif dan berkeadilan gender.
“Dengan diselenggarakannya bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya usai acara.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro, Heru Sugiarto menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan pedoman bagi OPD dan aparat penegak hukum dalam penganggaran daerah yang responsif gender sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan analisis gender dalam penyusunan dan penganggarannya.
“Hasil yang diharapkan mendapatkan anggaran yang responsif gender yang akan meningkatkan IPM IPG,” tandasnya. (*/lim)
