BOJONEGORO - Debat publik perdana Pilkada Bojonegoro 2024 pada hari Sabtu lalu, berakhir ricuh, sehingga terpaksa dihentikan oleh KPU setempat. Polemik yang terjadi dalam debat tersebut menimbulkan pro kontra dan menjadi perbincangan hangat.
Padahal sejatinya, pelaksanaan debat untuk memfasilitasi calon bupati maupun wakil bupati, guna menyampaikan visi misi maupun gagasan program kerjanya kepada masyarakat.
Kericuhan hingga terpaksa diberhentikannya debat, juga menjadi sorotan KPU Provinsi Jawa Timur. Bahkan, KPU Jatim sudah memanggil KPU Bojonegoro untuk memberikan penjelasan terkait duduk persoalan kejadian tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang pada debat selanjutnya.
Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, saat dikonfirmasi JTV melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya telah meminta KPU Bojonegoro agar merumuskan konsep debat yang ideal yang dapat diterima oleh kedua paslon, maupun pihak yang berkepentingan dalam fasilitasi debat tersebut.
“Kita sudah meminta KPU Bojonegoro untuk merumuskan debat bersama kedua paslon dan memastikan keduanya menerima dan menyetujui,” jelasnya, Kamis (24/10/2024).
Disinggung perihal apakah pelaksanaan debat publik pertama Bojonegoro menyalahi aturan ataupun tidak, Ketua KPU Jatim menegaskan bahwa pelaksanaan debat sudah sesuai aturan yang ada.
“Tidak ada yang dilanggar. Semua sudah sesuai aturan,” imbuh Aang Kunaifi.
Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira mengatakan, pada pelaksanaan debat selanjutnya, pihaknya tetap mengedepankan agar pelaksanaan format debat bisa koordinasikan kedua tim paslon, serta memastikan diterima dan disetujui kedua paslon.
“Kita akan undang paslon maupun LO untuk merumuskan debat itu dan memastikan semuanya menerima dan menyetujuinya,” tandasnya. (edo/rok)
Padahal sejatinya, pelaksanaan debat untuk memfasilitasi calon bupati maupun wakil bupati, guna menyampaikan visi misi maupun gagasan program kerjanya kepada masyarakat.
Kericuhan hingga terpaksa diberhentikannya debat, juga menjadi sorotan KPU Provinsi Jawa Timur. Bahkan, KPU Jatim sudah memanggil KPU Bojonegoro untuk memberikan penjelasan terkait duduk persoalan kejadian tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang pada debat selanjutnya.
Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, saat dikonfirmasi JTV melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya telah meminta KPU Bojonegoro agar merumuskan konsep debat yang ideal yang dapat diterima oleh kedua paslon, maupun pihak yang berkepentingan dalam fasilitasi debat tersebut.
“Kita sudah meminta KPU Bojonegoro untuk merumuskan debat bersama kedua paslon dan memastikan keduanya menerima dan menyetujui,” jelasnya, Kamis (24/10/2024).
Disinggung perihal apakah pelaksanaan debat publik pertama Bojonegoro menyalahi aturan ataupun tidak, Ketua KPU Jatim menegaskan bahwa pelaksanaan debat sudah sesuai aturan yang ada.
“Tidak ada yang dilanggar. Semua sudah sesuai aturan,” imbuh Aang Kunaifi.
Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira mengatakan, pada pelaksanaan debat selanjutnya, pihaknya tetap mengedepankan agar pelaksanaan format debat bisa koordinasikan kedua tim paslon, serta memastikan diterima dan disetujui kedua paslon.
“Kita akan undang paslon maupun LO untuk merumuskan debat itu dan memastikan semuanya menerima dan menyetujuinya,” tandasnya. (edo/rok)
