BOJONEGORO - Ratusan guru yang tergabung dalam forum guru swasta lulus passing grade 2023, menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (08/10/2024) pagi.
Dengan membawa berbagai macam spanduk dan papan berisikan tuntutan, para guru ini juga bergantian berorasi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkab Bojonegoro terkait kejelasan mereka yang sampai saat ini belum diangkat sebagai pppk.
Bahkan sebagian masa guru swasta yang terdiri dari guru PAUD, TK, MI dan SMP yang menggelar unjuk rasa ini, tak kuasa menerima keadaan yang mereka alami hingga meneteskan air mata.
Koordinator aksi, Laili Setyo Rini mengatakan, ratusan guru menggelar unjuk rasa dengan 3 tuntutan yang ingin disampaikan. Diantaranya agar merevisi keputusan Pemkab Bojonegoro, dengan memperbolehkan keikutsertaan guru swasta lulusan passing grade 2023 mengikuti seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas.
“Kemudian menghapus diskriminasi dan stigma tidak sehat, membedakan guru swasta dan guru negeri oleh Pemkab Bojonegoro. Serta menuntut agar mengangkat profesi guru swasta lulus passing grade 2023, menjadi pegawai kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi unjuk rasa menganggap jika Pemkab Bojonegoro mengingkari kesepakatan dengan forum guru swasta lulus passing grade 2023, yang telah dilaksanakan waktu sebelumnya.
Dengan dalih berjanji akan tegak lurus menjalankan keputusan BKN, yaitu akan menjalankan aspirasi forum guru swasta lulus passing grade 2023, untuk dapat diterima dalam seleksi pppk tahun 2024.
“Akan tetapi fakta kesepakatan dan komitmen tidak dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro dan kenyataannya saat ini para guru dari instansi swasta tidak memperbolehkan mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2024 ini,” imbuh Laili Setyo Rini.
Setelah menggelar unjuk rasa, ratusan guru akhirnya ditemui secara langsung oleh Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru ini secara langsung kepada BKN.
“Terima kasih atas masukan dari bapak ibu sekalian, ini nanti akan saya sampaikan langsung kepada BKN,” jelas Adriyanto.
Usai menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, ratusan guru kemudian melanjutkan unjuk rasa menuntut keinginan mereka ke gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. (edo/rok)
Dengan membawa berbagai macam spanduk dan papan berisikan tuntutan, para guru ini juga bergantian berorasi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkab Bojonegoro terkait kejelasan mereka yang sampai saat ini belum diangkat sebagai pppk.
Bahkan sebagian masa guru swasta yang terdiri dari guru PAUD, TK, MI dan SMP yang menggelar unjuk rasa ini, tak kuasa menerima keadaan yang mereka alami hingga meneteskan air mata.
Koordinator aksi, Laili Setyo Rini mengatakan, ratusan guru menggelar unjuk rasa dengan 3 tuntutan yang ingin disampaikan. Diantaranya agar merevisi keputusan Pemkab Bojonegoro, dengan memperbolehkan keikutsertaan guru swasta lulusan passing grade 2023 mengikuti seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas.
“Kemudian menghapus diskriminasi dan stigma tidak sehat, membedakan guru swasta dan guru negeri oleh Pemkab Bojonegoro. Serta menuntut agar mengangkat profesi guru swasta lulus passing grade 2023, menjadi pegawai kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi unjuk rasa menganggap jika Pemkab Bojonegoro mengingkari kesepakatan dengan forum guru swasta lulus passing grade 2023, yang telah dilaksanakan waktu sebelumnya.
Dengan dalih berjanji akan tegak lurus menjalankan keputusan BKN, yaitu akan menjalankan aspirasi forum guru swasta lulus passing grade 2023, untuk dapat diterima dalam seleksi pppk tahun 2024.
“Akan tetapi fakta kesepakatan dan komitmen tidak dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro dan kenyataannya saat ini para guru dari instansi swasta tidak memperbolehkan mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2024 ini,” imbuh Laili Setyo Rini.
Setelah menggelar unjuk rasa, ratusan guru akhirnya ditemui secara langsung oleh Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru ini secara langsung kepada BKN.
“Terima kasih atas masukan dari bapak ibu sekalian, ini nanti akan saya sampaikan langsung kepada BKN,” jelas Adriyanto.
Usai menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, ratusan guru kemudian melanjutkan unjuk rasa menuntut keinginan mereka ke gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. (edo/rok)
