BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat, menggelar sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro di aula adelia café, Senin (30/12/2024) pagi. Sosialisasi UMK ini menghadirkan sejumlah perusahaan yang ada di wilayah setempat.
Melalui keputusan Pj Gubernur Jawa Timur tentang UMK Kabupaten/Kota 2025, UMK Bojonegoro tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.525.132, naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.371.600 rupiah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, Welly Fitrama mengatakan, kegiatan ini digelar untuk sosialisasi kenaikan UMK Bojonegoro sebesar 6.5 persen.
“Seharusnya ada 2 yang ditetapkan, yaitu upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten atau UMKS. Namun Kabupaten Bojonegoro tidak mengusulkan UMKS dikarenakan masih mencari format yang pas dan baku,” ungkapnya kepada JTV.
Lanjutnya, UMKS ini ditetapkan kepada pekerja yang memang memiliki resiko tinggi dalam pekerjaannya. “Sedangkan Umk diperuntukan bagi pekerja buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun,” imbuh Welly.
Sementara yang lebih dari 1 tahun, ada struktur dan skala upah, sehingga pekerja atau buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, wajib membuat struktur dan skala upah.
Kemudian terkait kenaikan umk ini, hanya diberlakukan kepada perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar.
“Sedangkan bagi perusahaan dengan skala usahanya masuk mikro menengah, ketentuan pengupahan minimum 50 persen dari konsumsi rata-rata masyarakat di tingkat provinsi jatim, dengan nilai upah paling sedikit 25 persen diatas garis kemiskinan Provinsi Jatim,” papar Welly.
Setelah dihitung, bagi usaha skala mikro kecil nanti upah minimumnya sebesar 670.000 rupiah.
“Kami imbau agar para perusahaan di Bojonegoro dapat mentaati dan menjalankan ketentuan kenaikan UMK saat ini,” pungkas Welly. (edo/rok)
Melalui keputusan Pj Gubernur Jawa Timur tentang UMK Kabupaten/Kota 2025, UMK Bojonegoro tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.525.132, naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.371.600 rupiah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, Welly Fitrama mengatakan, kegiatan ini digelar untuk sosialisasi kenaikan UMK Bojonegoro sebesar 6.5 persen.
“Seharusnya ada 2 yang ditetapkan, yaitu upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten atau UMKS. Namun Kabupaten Bojonegoro tidak mengusulkan UMKS dikarenakan masih mencari format yang pas dan baku,” ungkapnya kepada JTV.
Lanjutnya, UMKS ini ditetapkan kepada pekerja yang memang memiliki resiko tinggi dalam pekerjaannya. “Sedangkan Umk diperuntukan bagi pekerja buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun,” imbuh Welly.
Sementara yang lebih dari 1 tahun, ada struktur dan skala upah, sehingga pekerja atau buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, wajib membuat struktur dan skala upah.
Kemudian terkait kenaikan umk ini, hanya diberlakukan kepada perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar.
“Sedangkan bagi perusahaan dengan skala usahanya masuk mikro menengah, ketentuan pengupahan minimum 50 persen dari konsumsi rata-rata masyarakat di tingkat provinsi jatim, dengan nilai upah paling sedikit 25 persen diatas garis kemiskinan Provinsi Jatim,” papar Welly.
Setelah dihitung, bagi usaha skala mikro kecil nanti upah minimumnya sebesar 670.000 rupiah.
“Kami imbau agar para perusahaan di Bojonegoro dapat mentaati dan menjalankan ketentuan kenaikan UMK saat ini,” pungkas Welly. (edo/rok)
