BOJONEGORO - Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, kembali memperjuangkan komitmennya dalam meningkatkan perhatian, terhadap isu-isu kesejahteraan guru madrasah di wilayah setempat.
Kali ini, FGSNI menggelar hearing bersama Komisi C DPRD Bojonegoro, di Kantor DPRD setempat, Rabu (08/01/2025). Dalam acara ini, FGSNI mengharapkan Komisi C bisa menjembatani pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag untuk mendapatkan insentif yang layak mengingat besarnya jumlah APBD Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu perwakilan FGSNI juga memohon realisasi program bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) atau evaluasi program bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS) bagi lembaga dan guru swasta agar disamaratakan, bukan hanya lembaga tertentu saja.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin mengatakan bahwa Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan anggaran khusus untuk Kemenag diantaranya 6,6 miliar rupiah untuk Madrasah Aliyah.
“Selain itu, juga ada Bosda SD dan SMP sekitar 22 dan 34 miliar rupiah,” jelasnya kepada JTV.
Diharapkan para guru di naungan Kemenag setempat dapat terakomodir. Sebab guru madrasah juga turut mencerdaskan anak bangsa dan jangan sampai guru madrasah ini di anak tirikan.
“Hari ini kami bersama FGSNI kembali memperjuangkan nasib guru swasta agar disamaratakan dengan lembaga lain. Karena mereka sama-sama berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Abdul Wahid, Kepala Kemenag Bojonegoro.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Sekda Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kemenag serta Perwakilan Pengurus FGSNI Bojonegoro. (lim/rok)
Kali ini, FGSNI menggelar hearing bersama Komisi C DPRD Bojonegoro, di Kantor DPRD setempat, Rabu (08/01/2025). Dalam acara ini, FGSNI mengharapkan Komisi C bisa menjembatani pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag untuk mendapatkan insentif yang layak mengingat besarnya jumlah APBD Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu perwakilan FGSNI juga memohon realisasi program bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) atau evaluasi program bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS) bagi lembaga dan guru swasta agar disamaratakan, bukan hanya lembaga tertentu saja.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin mengatakan bahwa Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan anggaran khusus untuk Kemenag diantaranya 6,6 miliar rupiah untuk Madrasah Aliyah.
“Selain itu, juga ada Bosda SD dan SMP sekitar 22 dan 34 miliar rupiah,” jelasnya kepada JTV.
Diharapkan para guru di naungan Kemenag setempat dapat terakomodir. Sebab guru madrasah juga turut mencerdaskan anak bangsa dan jangan sampai guru madrasah ini di anak tirikan.
“Hari ini kami bersama FGSNI kembali memperjuangkan nasib guru swasta agar disamaratakan dengan lembaga lain. Karena mereka sama-sama berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Abdul Wahid, Kepala Kemenag Bojonegoro.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Sekda Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kemenag serta Perwakilan Pengurus FGSNI Bojonegoro. (lim/rok)
